KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku melakukan koordinasi status tanggap darurat dengan Gubernur, Hendrik Lewerissaa.
Koordinasi ini dilakukan sebab saat ini, tiga daerah di Maluku telah menetapkan status tanggap darurat, yakni Kabupaten Buru Selatan, Kota Ambon, dan Kabupaten Seram Bagian Barat.
“Memang ada beberapa daerah lain yang juga terdampak bencana, seperti Tual dan Maluku Tenggara, namun mereka baru menyampaikan laporan kejadian. Status tanggap darurat secara resmi belum ditetapkan,” ungkap Kepala BPBD Maluku di Ambon, Rabu, 16 July 2025.
Kata dia, dengan dasar SK dari kabupaten dan kota yang telah menetapkan status tanggap darurat, BPBD Maluku akan mengusulkan agar Gubernur segera menetapkan tanggap darurat tingkat provinsi.
Hal ini penting sambung dia, sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih luas dan terkoordinasi.
“Beberapa waktu ke depan setelah Pak Gubernur mengeluarkan SK tanggap darurat, baru kita lihat secara keseluruhan hal-hal mana yang akan diselesaikan,” tuturnya.
Ditegaskan penetapan status tanggap darurat merupakan dasar hukum yang penting bagi provinsi untuk mengambil langkah cepat dalam menangani dampak bencana, termasuk dalam menggunakan anggaran dana tak terduga.
“Dana tak terduga tidak bisa langsung dikeluarkan saat bencana terjadi. Namun harus ada dasar hukumnya. Dengan adanya SK tanggap darurat, bantuan dari BNPB juga bisa segera mengalir ke Maluku,”ungkapnya.
Kendati status resmi tanggap darurat provinsi belum ditetapkan, BPBD Maluku telah melakukan langkah awal penanganan darurat.
Dimana pihaknya telah menyalurkan bantuan seperti selimut, matras, makanan siap saji, dan beras, yang dikirim ke daerah terdampak, seperti Ambalau dan Seram Bagian Barat.
“Hal-hal itu yang sementara kita bantu, sambil menunggu penetapan tanggap darurat oleh Pak Gubernur,”katanya.
Menurutnya BPBD juga telah melakukan koordinasi dengan sejumlah OPD terkait yakni Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Perhubungan.
Kolaborasi lintas sektor ini dinilai penting untuk mempercepat dan memperkuat penanganan bencana di daerah-daerah terdampak.
Di sisi lain, Gubernur juga telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh kabupaten dan kota di Maluku agar terus waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan bencana yang mungkin terjadi dalam beberapa waktu ke depan. (KTL)
