KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Komisi IV DPRD Maluku menyoroti pengelolaan sektor pariwisata daerah yang dinilai masih minim kreativitas dan belum mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.
Padahal, Maluku memiliki kekayaan destinasi wisata yang tak kalah jauh dengan daerah lainnya di Indonesia.
“Kalau Papua itu disebut surga yang jatuh ke bumi, serpihannya ada di Maluku. Tapi sangat disayangkan, potensi wisata Maluku yang begitu banyak, justru hanya dikelola tiga destinasi saja: Pantai Liang, Namalatu, dan Gong Perdamaian,” ungkap Wakil Ketua Komisi IV, Dali Fahrul Syarifudin usai rapat bersama mitra, Selasa, 8 July 2025.
Pihaknya mendorong Dinas Pariwisata Maluku untuk lebih kreatif dalam mengelola potensi yang ada. Pariwisata, kata dia adalah sektor yang menuntut inovasi dan kerja sama, bukan hanya sekadar mengelola aset yang ada.
“Kami minta Dinas Pariwisata jangan hanya berpikir kelola wisata itu harus beli aset. Harus mulai berpikir lebih kreatif, bisa kerja sama dengan pihak ketiga, tanpa harus mengeluarkan modal besar. Misalnya, kita dukung pengembangannya, tapi nanti kita dapat bagi hasil atau menarik retribusi dari sana,” tegasnya.
Menurut dia dalam pembahasan APBD 2025, Dinas Pariwisata menetapkan target PAD sebesar Rp1,01 miliar. Namun hingga pertengahan tahun, realisasinya baru mencapai sekitar Rp300 juta, jauh dari target yang ditetapkan.
Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi baru dalam pengembangan pariwisata daerah.
Apalagi Maluku belum masuk dalam daftar 10 destinasi wisata prioritas nasional, padahal keindahan alamnya tidak kalah dibanding daerah lain.
Olehnya itu, geliat pariwisata Maluku harus terus ditingkatkan dengan menggali potensi di seluruh kabupaten/kota.
“Sebagai contoh, di Kabupaten Buru, potensi wisata bukan hanya pantai, tetapi juga agro wisata yang bisa dikembangkan. Hal-hal seperti ini harus dijajaki, bisa kerja sama dengan investor. Kita bangun pariwisata, mereka kelola, daerah dapat bagi hasil. Jadi ada manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan daerah,”tukasnya.
Komisi IV juga mengkritisi investasi besar-besaran di Pantai Liang yang mencapai miliaran rupiah, namun pendapatan yang diperoleh tidak sebanding.
“Investasi pembebasan lahan sampai lebih dari Rp10 miliar, tapi pendapatan hanya sekitar Rp300 juta. Ini sangat tidak seimbang. Harus dicari cara yang lebih efektif agar potensi wisata ini benar-benar menghasilkan untuk daerah.”
Diharapkan sumber daya manusia dapat diperkuat guna meningkatkan kreativitas dalam pmengelola pariwisata, sehingga Maluku bisa bersaing dan menjadi destinasi wisata unggulan yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengingkatan PAD. (KTL)
