KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Manuver Gubernur, Hendrik Lewerissa di Pemerintah Pusat, Provinsi Maluku berhasil mendapat 2.000 rumah bersubsidi di Tahun 2025.
Informasi ini terkuak setelah orang nomor satu di Maluku itu, melakukan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Menteri (PKP), Maruarar Sirait dan Kepala BP TAPERA, Heru Pudyo Nugroho, di Kantor kantor BP. Tapera, Jakarta Selatan.
Tak hanya itu, berbagai program bantuan perumahan, termasuk rumah bersubsidi, bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dan penataan kawasan kumuh dilobi Gubernur untuk juga diberikan secara adil kepada Maluku.
Gubernur mengaku, BP Tapera dipercaya untuk melaksanakan program kredit usaha rakyat (KUR) untuk perumahan. Dimana dana yang dialokasikan untuk KUR perumahan tahun 2025 sebesar Rp130 Triliun.
“Karena itu, kami Pemprov Maluku datang ke Kementerian PKP, untuk meminta fasilitas rumah bersubsidi, KPR fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) yang besaran tahun ini Rp 20 juta per KK,”ujarnya.
Agar program tersebut terarah, tepat sasaran kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pihaknya akan menggunakan rujukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, untuk dilakukan identifikasi sesuai kriteria yang ditentukan.
“Karena BPS Pusat memiliki data tentang keluarga berpenghasilan rendah, dan mereka punya akses langsung ke 11 Kabupaten/Kota,” tandasnya.
Lewerissa juga meminta kepada Menteri PKP berkaitan program penataan kawasan dan kumuh di Maluku.
“Puji syukur dengan komunikasi yang kami bangun dengan Kementerian PKP dan BP Tapera, diharapkan program-program bisa dapat dipeoleh masyarakat Maluku.
Berkat komunikasi itu, Gubernur pun bersyukur, Menteri PKP akan mengalokasikan sebanyak 2.000 unit program rumah bersubsidi untuk Provinsi Maluku. Dalam realisasinya nanti, Pemprov akan bekerjasama dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) di Maluku.
Sekarang kita tidak hanya tinggal menjemput bola. Menyiapkan data lengkap, supaya bisa melaksanakan program ini dengan baik. Tentu dengan program ini masalah kebutuhan rumah bagi masyarakat Maluku, perlahan-lahan dapat diatasi,”ungkapnya.
Terhadap bantuan yang diberikan, Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyarankan Gubernur untuk memanggil atau zoom dengan Bupati-Walikota, untuk secara bersama mempersiapkan data, untuk selanjutnya dilakukan pendataan MoU, atau Nota Kesepahaman.
“Karena banyak bantuan, yang penting yakin bisa terserap dengan benar dan bisa dilaksanakan. Pokok kita siap bantu,”ungkap Menteri. (KTL)
