KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Penataan birokrasi di tubuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, mulai dilakukan Gubernur, Hendrik Lewerissa, dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath.
Buktinya, seleksi terbuka bagi 15 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemprov Maluku, prosesnya telah dilaksanakan sejak pertengahan Maret 2025.
Informasi ini disampaikan langsung Kepala Badan Kepegawaian Daerah Maluku, Halimah Soamole, di ruang kerjanya, Jumat (16/5).
Soamole merincikan belasan jabatan lowong yang akan dilakukan seleksi terbuka yakni Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan (II.a), Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Maluku (II.a), Asisten Administrasi Umum Sekda Maluku (II.a), Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku (II.a), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku (II.a), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku (II.a).
Sambung dia, ada juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku (II.a), Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (II.a), Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku (II.a), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (II.a), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku (II.a), Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku (II.b), Kepala Biro Hukum Setda Maluku (II.b), Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Maluku (II.b), Direktur RSUD dr. M. Haulussy Provinsi Muku (II.b).
Soamole menjelaskan, proses pengisian jabatan di atas, berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Menpanrb RI No 15 tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan prosedur yaitu Permintaan Ijin Tertulis Pengisian Jabatan ke Menteri Dalam Negeri, serta Permintaan Rekomendasi Pelaksanaan ke Kepala Badan Kepegawaian Negara.
“Dengan demikian proses dimaksud membutuhkan waktu sampai dengan dikeluarkannya ijin tertulis Menteri Dalam Negeri, serta Rekomendasi Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dari Kepala BKN, yang baru diterima oleh Pemerintah Provinsi Maluku pada 14 Mei 2025, untuk segera ditindaklanjuti” terangnya.
Sebagai tindaklanjut dari rekomendasi Kepala BKN tersebut, Soamole menerangkan Gubernur telah menetapkan pelaksanaan seleksi terbuka pengisian JPTP di Pemprov Maluku, dimulai pada 16 Mei 2025.
“Adapun agenda dan tahapannya sebagai berikut Pengumuman Pendaftaran 16 – 30 Mei 2025, Pendaftaran dan penerimaan berkas lamaran, 16-30 Mei 2025, Seleksi Administrasi dan Penelusuran Rekam Jejak Jabatan, Integritas dan Moralitas, 16-30 Mei 2025, Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi dan Penelusuran Rekam Jejak Jabatan, Integritas dan Moralitas, 02 Juni 2025, Tes Kesehatan, 3 Juni 2025, Seleksi Kompetensi Manajerial dan Seleksi Kompetensi Sosial Kultural 4-5 Juni 2025, Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Manajerial dan Seleksi Kompetensi Sosial Kulturan 10 Juni 2025, Seleksi Kompetensi Teknis dan Wawancara Akhir 11-12 Juni 2025, Pengumuman Hasil Akhir Seleksi 13 Juni 2025,”beber Soamole. (KTL)
