KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Wilayah Indonesia Timur.
Rakor yang digelar Badan Pangan Nasiona itu, berlangsung di ruang rapat nusantara, Jakarta Selatan, Jumat (16/5).
Dalam paparannya, Gubernur mengakui bahwa disparitas harga bahan pokok antara Ibukota daerah dengan wilayah perifer di Maluku cukup tinggi.
“Sebagai contoh, harga beras medium di Ambon yang dijual seharga Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu Rp. 13.500/kg, di daerah perbatasan seperti beberapa wilayah kabupaten MBD, KKT, Aru dan Maluku Tenggara, dijual dengan harga Rp. 23.000 hingga Rp. 30.000/kg, begitu juga dengan gula yang dijual di Ambon seharga Rp. 18.500 (HET), dijual dengan kisaran yang sama dengan harga beras di wilayah perifer tersebut,” jelasnya.
Lewerissa menjabarkan setidaknya ada lima tantangan ketahanan pangan di wilayah kepulauan, terutama di Maluku, yaitu disparitas harga bahan pokok antar pulau yang cukup tinggi, fluktuasi harga bahan pokok yang tinggi akibat permintaan yang lebih besar dibandingkan penawaran, ketersediaan bahan pokok bergantung pada pasokan dari daerah lain, distribusi bahan pokok menggunakan transportasi laut yang bergantung pada keadaan cuaca serta ketergantungan masyarakat terhadap beras SPHP
Sebagai solusi dari masalah di atas, Gubernur menyampaikan, terdapat empat poin penting yang akan dipertimbangkan dengan serius di Maluku, yakni pertama, perlu penyeragaman harga bahan pokok untuk daerah kepulauan melalui kebijakan bahan pangan pokok 1 harga di wilayah Provinsi Maluku.
Kedua, subsidi transportasi dan distribusi bahan pangan pokok perlu ditingkatkan baik yang bersumber APBN maupun APBD. Ketiga, kerjasama aktif antara pusat, daerah, instansi vertical TNI/Polri dalam rangka menghadirkan negara di tengah- tengah masyarakat. Kempat, membentuk BUMD pangan dalam rangka stabilisasi harga dan menjaga supply dan demand.
Dirinya juga menghimbau kepada Pemerintah Pusat, agar beras SPHP segera disalurkan kembali, serta perlu adanya penyesuaian HET Beras SPHP regional 3, yang mengatur HET beras SPHP di wilayah Maluku dan Papua.
Menutup paparannya, Gubernur menjelaskan bahwa solusi jangka panjang untuk daerah-daerah di Timur Indonesia, untuk dapat mengubah posisi dari konsumen bahan pangan menjadi produsen.
“Kita tidak dapat terus menerus tergantung pada pasokan bahan pangan dari luar, kita punya kawasan lahan yang cukup luas, iklim yang berimbang antara curah hujan dan panas, dan tanah yang subur.” tutupnya.
Sekedar informasi rakor tersebut, juga dihadiri Wakil Gubernur Papua Tengah, Wakil Gubernur Papua Barat, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, Deputi II Kantor Staf Presiden, Perwakilan Kementerian Dalam Negeri, serta stakeholder terkait, yang mengikuti secara daring maupun luring. (KTL)
