KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Tekad Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon, mengusut tuntas kasus-kasus dugaan korupsi, di wilayah hukumnya, bukan isapan jempol belaka.
Buktinya, kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Saparua, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), 2020-2023 dinyatakan lengkap atau P21.
Dua tersangka masing-masing: RP yang berstatus sebagai Kepala Puskesmas dan AP selaku bendahara AP saat ini tinggal menunggu tahap II.
“Kasus korupsi BOK Puskesmas Saparua sudah lengkap dan menunggu Tahap II. Di kasus ini, ada dua tersangka RP dan AP,” ungkap Kepala Kejari Ambon, Adriansyah kepada wartawan di Ambon, Selasa, 6 Mei 2025.
Dikatakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus ini akan menyusun surat dakwaan dan administrasi lainnya guna dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Ambon.
“Setelah tahap II, JPU akan buat dakwaan dan adminstrasi. Selanjutnya, dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Ambon, untuk disidangkan,” tutup Kajari.
Sebagaimana diketahui, dua tersangka ditetapkan setelah penyidik mengantongi fakta dugaan perbuatan melawan hukum atas kasus yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp353.538.446,-, berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Maluku.
“Untuk penanganan kasus dugaan korupsi penyalgunaan BOK pada Puskesmas Saparua tahun anggaran 2020 samapai dengan 2023, yang kasus posisi singkatnya dalam hal ini bahwa, tim penyidik setelah melalui mekanisme gelar perkara sepakat untuk menaikan status terhadap dua orang yang pertama, saudara RP selaku Kasatker Puskesmas (Kepala Puskesmas-red), dan Bendahara Puskesmas, AP sebagai tersangka,”sebut Kepala Kejari Ambon, Adhryansah kepada wartawan di Ambon, Selasa, 24 September 2024.
Kedua tersangka, jelas Kajari, dalam pengelolaan kegiatan BOK secara nyata oleh penyidik menemukan fakta perbuatan melawan hukum yang berindikasi adanya kerugian negara.
“Pertama, mereka dalam melakukan kegiatan itu menggunakan sarana kenderaan dinas yang merut UU bahwa, penggunaan mobil dinas untuk kegiatan ini dilarang. Kemudian berikutnya, terdapat kegiatan-kegiatan yang dibuat LPJ, namun kenyataanya kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan atau fiktif. Itu ditemukan sebesar Rp74.190.000,-,”ujar Kajari.
Di tahun 2023 juga ditemukan penggunaan dana BOK untuk kegiatan belanja bahan-bahan makanan, PMT, Balita Gizi dan makanan lokal PMT, serta lokal ibu hamil dari bulan Januari hingga Agustus 2023 sebesar Rp91.544.088,- yang diserahkan saudara AP selaku bendahara BOK kepada saudara KJR hanya sebesar Rp45 juta sekian.
“Namun di dalam LPJ adalah senilai Rp91 juta. Kasus ini dibuat pertanggungjawaban palsu, dilakukan cap palsu atas nama toko fiktif dan nota fiktif. Ada juga pemotongan anggaran BOK tahun 2023, anggaran tranfotasi program UMKM sebesar Rp15 persen atau Rp63 juta sekian, melalui juknis untuk BOK tahun 2023 ini, diduga uang tersebut diselewenangkan untuk menbayar tenagah honor, padahal penggunaan dana BOK utuk pembayaran honor sudah dilarang,” jelas Kajari. (KT)






















