KABARTIMURNEWS.COM.AMBON - Bila isu separatis RMS masih membumi di Maluku akan berdampak negatif terhadap investasi dan percepatan pembangunan. Benarkah?

Mengantisipasi maraknya pengibaran bendera benang raja, atau bendera gerakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS), jelang 25 April 2025, mendatang, warga Aboru dan Pemerintah Negerinya, bakal mendeklarasi  “Setia dan NKRI Harga Mati.”

Rencana deklarasi NKRI Harga Mati dan Setia kepada NKRI, mendapat dukungan Irwan Patty Ketua Kerukunan Persaudaraan Muslim Nusa Ina (Iksamuni), dan Ketua KNPI Maluku, Faisal Syarif Hayoto.

Menjawab Kabar Timur, Selasa, 23 April 2025, Irwan Patty mengaskan, sebagai orang Maluku yang  dalam sejarah juga berperan aktif dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), merasa bersyukur dan mendukung penuh warga Aboru rencana deklarasi setia dan NKRI Harga Mati.

Rencana tersebut, kata Patty, pertanda bahwa bibit cinta NKRI telah tertanam di warga Aboru selama ini. Mungkin selama ini, selama ini demikian, menunggu momen yang tepat.

“Kita berharap stigma tentang ketulusan hati warga Aboru terhadap NKRI, melalui deklarasi tersebut menjadi positif dan produktif untuk membangun Maluku khususnya dan Indonesia umumnya,” papar Irwan Patty.

Dikatakan, disadari betul apapun rencana dan kebijakan pembangunan yang dibuat Pemerintah Daerah Maluku yang digagas  Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdulah Vanath, bisa berjalan maksimal.

Hanya saja, lanjut Patty, bila  rencana brilian kedua petinggi Maluku ini, namun bila isu separatis RMS masih membumi di Maluku, sudah pasti akan berpengaruh negative terhadap investasi dan percepatan pembangunan di Maluku.

“Beta pribadi yakin dengan warga Aboru melakukan deklarasi NKRI Harga Mati. Ini bukti, sedikit demi sedikit bahkan banyak memberikan makna bahwa isu separatis RMS di Maluku sudah hilang,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua KNPI Maluku, Faisal Syarief Hayoto, senada dengan Ketua IKSAMUNI, Irwan Patty.

"Saya sependapat dengan Ketua IKSAMUNI. Dan, semua elemen bangsa khususnya Maluku, harus mendukung, komitmen dan deklarasi warga Aboru  ini, sebagai bagian dari kecintaan kita terhadap kedaulatan NKRI," kata Hayoto.

Dikatakan, napak tilas perjuangan para pendahulu, seperti Pattimura, Christina Martatiahu dan lainnya, setidaknya  membangkitkan semangat perjuangan itu, dalam satu tujuan untuk Maluku sebagai bagian dari NKRI tetap maju, hari ini dan kedepan.

Hayoto mengatakan,  pengibaran  bendera separatis RMS, saban, 25 April, merupakan perjuangan kosong, yang hanya untungkan "segelintir" pecundang-pecundang  yang ada diluar sana.

"Kesadaran warga Aboru, dengan mendeklarasi NKRI Harga Mati, jadi momentum untuk menjahit kembali rasa nasionalisme kita warga NKRI," pungkas Ketua KNPI Maluku, yang juga politisi Partai Golkar ini.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, jelang HUT RMS, 25 April 2025, mendatang, Pemerintah Negeri Aboru, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), dan masyarakat menyatakan komitmen  dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Komitmen setia kepada NKRI ini, diungkapkan,  Pj. Raja Negeri Aboru Yohanis Sinai, mengantisipasi segala bentuk aktivitas yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan, jelang  25 April 2025 yang kerap adanya pengibaran bendera RMS.

“Pemerintah Negeri Aboru akan berkoordinasi bersama elemen keamanan mengantisipasi aksi pengibaran bendera RMS. Ini tugas dan tanggung jawab kami sebagai pemerintah, bersama tokoh masyarakat dan warga Aboru,” ungkap Sinai, pada pertemuan bersama Dandim 1504/Ambon, Kapolresta, Ketua Saniri, dan Kepala Soa, di Ambon, Senin, 21 April 2024.

Dikatakan, pengibaran bendera RMS tidak berikan keuntungan bagi pemerintah negeri maupun masyarakat Aboru secara umum. “Warga Aboru tetap setia pada NKRI dan berkomitmen jaga keutuhan bangsa,” tegas Sinai.

Menurutnya, pihaknya telah melakukan pendekatan persuasif  bersama dengan pelbagai  elemen masyarakat, termasuk mantan pelaku, mantan tahanan, serta warga yang sempat terpengaruh dan provokasi pihak tak bertanggung jawab.

“Kami  sudah lakukan sosialisasi dan pendekatan langsung. Mereka  sudah terima dan paham bahwa aksi separatis tidak membawa manfaat bagi masa depan mereka,”  paparnya.

Dia mengimbau masyarakat Maluku, khususnya warga Aboru, untuk terus mengubah cara pandang dan fokuskan diri pada pembangunan ekonomi dan peningkatan taraf hidup.

Dandim 1504/Ambon Kolonel Inf Leo Octavianus Sinaga mendukung komitmen warga dan Pemerintahan Negeri Aboru.

Menurutnya, saat ini tengah disusun konsep tindak nyata terkait komitmen kepada NKRI yang akan dideklarasikan pada 25 April mendatang.

“Hari ini (Kemrin), kami diskusi dan memutuskan: Pemerintah Negeri Aboru melalui menyatakan sikap tegas, Aboru tidak seperti yang digambarkan masyarakat selama ini. Mereka tetap Merah Putih, NKRI harga mati, dan komitmen yang akan dideklarasikan nanti TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah sepenuhnya mendukung komitmen ini,” ungkpanya.

Kendati begitu, Dandim mengaku, masih ada segelintir oknum yang bertindak di luar aturan hukum demi kepentingan pribadi. Dia mengimbau seluruh masyarakat Maluku, khususnya Pulau Ambon dan P.P. Lease, agar tidak terprovokasi dan tetap bersama menjaga situasi tetap kondusif. (KTL/KT)