KABARTIMURNEWS.COM.AMBON – Perlu ada gerakan agar direspon. Butuh komitmen untuk berjuang bersama demi Maluku.
Langkah menuju Maluku maju, kedepan mulai digagas. Potensi kearah itu, terbuka, menyusul kekuatan yang dibangun, antara politisi daerah dan pusat, bersama Pemerintah Daerah, satu visi dan siap berjuang.
Rapat bersama, DPRD Provinsi, Anggota DPR RI Dapil Maluku dan DPD RI, yang digagas Pemerintah Provinsi, dibawa Komando Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur, Abdullah Vanath, jadi komitmen dan cikal bakal yang brilian.
Rapat bersama yang berlangsung, di Balai Rakyat, Karang Panjang, Ambon, Senin, 14 April 2025, kemarin, berlangsung penuh semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Rapat itu, berlangsung kurang lebih tiga jam.
Kolaborasi bersama para politisi daerah dan Senayan, membahas pelbagai masalah Maluku serta masukan-masukan konstruktif untuk diperjuangan dan disuarakan di kursi Senayan Jakarta. Kendati minus satu politisi senayan, yakni: Widya Pratiwi Murad dan Satu Senator Maluku, Anna Latuconsina, rapat yang dipimpin Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun, berlangsung sumringah.
Tiga politisi Senayan yang hadir, masing-masing: Mercy Barends, Saaidah Uluputty, Alimudin Kolatlena, dan tiga Senator, Novita Anakotta, Nono Sampono, Boy Latuconsina. Sementara, Widya dan Anna tidak hadir. Belum diketahui, alasan ketidak hadiran keduanya.
Sementara dua lainnya, Widya Pratiwi Murad Anggota DPR dan Anna Latuconsina Anggota DPD tidak hadir.
Masukan yang disampaikan politisi daerah untuk politisi senayan, sebagai bahan untuk diperjuangkan, dalam pertemuan itu, diantaranya, soal kelistrikan yang belum menjangkau daerah terpencil, akses transportasi jalan dan jembatan, kesehatan hingga pendidikan, termasuk sarana prasarana penunjang.
Selain itu, berkaitan transfer ke daerah, dana bagi hasil potensi sumber daya alam, dalam hal ini perikanan. “Meskipun Maluku miliki andil besar bagi negara, namun dana yang didapat dari potensi kecil, akibat kebijakan Pemerintah Pusat. Dana yang di dapat dari hasil raup laut Maluku, dibagi ke semua daerah se-Indonesia termasuk daerah bukan penghasil,” kata Benhur.
Tak hanya itu, kuota haji untuk Maluku, jadi bahan masukan bagi politisi senayan Dapil Maluku, untuk dapat diperjuangankan. Pertanian, kehutanan lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, dalam hal ini gunung Botak, Blok Masela serta SDM penunjang, bahkan hak masyarakat adat juga ikut dibahas dalam rapat ini.
Merespon aspirasi dari DPRD Maluku, Anggota DPR RI Saadiah Uluputty mengaku semua masukan yang disampaikan telah disuarakan dalam rapat bersama mitra Pemerintah Pusat.
“Apa yang sudah disampaikan sudah kita teriak. Saya sampaikan secara keras di pusat sampai pukul meja, rabe kertas,” kata politisi PKS Maluku ini.
Hanya saja, kata dia, perlu ada gerakan dari bawah agar direspon pemerintah pusat. “Ini butuh komitmen untuk berjuang bersama. Dengan, begitu apa yang jadi harapan daerah dan masyarakat Maluku dapat direspon pemerintah pusat,” ujaranya.
Dia mengaku, kecewa semua perjuangan yang disuarakan, tidak direspon dengan gerakan mendukung dari daerah. “Artinya, kita suarakan hari ini. Kita harus bergerak bersama. Kalau sebelumnya kita tidak bersama Pemerintah daerah, maka sudah saatnya kita bangun komitmen dan berjuang bersama,” tukasnya. (KTL)
