KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Pemerintah Provinsi Maluku melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah setempat, menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2025-2029.
Rapat yang dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) , Abdullah Vanath itu, berlangsung di ruang rapat lantai enam, kantor Gubernur, Jumat (11/4).
Wakil Ketua DPRD , Sekda Maluku beserta para Asisten dan Staf Ahli, Pimpinan Daerah di 11 Kabupaten Kota, Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan Lembaga Vertikal, BUMN/BUMD, Pimpinan Umat Beragama, Tokoh Masyarakat serta stakeholder terkait hadir pada kegiatan tersebut.
Wagub menyampaikan kepada para peserta rapat tersebut, bersifat partisipatif, mengingat dalam banyak kesempatan Gubernur selalu menyampaikan bahwa kami, tidak bisa membangun daerah ini sendiri, karena dibutuhkan pikiran dan tenaga dari banyak orang maupun fiskal dari banyak sumber.
“Gubernur menginginkan masukan dari banyak orang, oleh sebab itu dilibatkan unsur akademis karena kita ingin mendapatkan pertimbangan dari banyak aspek, apakah kebijakan yang dibuat relevan atau tidak,” sebutnya.
Bupati maupun Walikota maupun perwakilan diingatkan secara daring, terkait isu kemiskinan, di mana tahun 2026 ada panel dari tingkat Provinsi yang memverifikasi perencanaan dari Kabupaten maupun Kota.
Kata dia untuk Kabupatendan Kota yang ranking kemiskinannya tinggi akan diteliti, apakah ada alokasi anggaran untuk sektor penyumbang kemiskinan atau tidak, karena kadang-kadang penyumbang kemiskinan terbesar, tetapi tidak ada alokasi anggaran untuk mengentaskan kemiskinan, dan hal ini tidak boleh terjadi.
“Gubernur berpesan bahwa kemiskinan yang ada di Provinsi Maluku ini disumbangkan oleh 11 Kabupaten Kota, tingkat kemiskinan terbesar itu di Kabupaten mana, tentu saja kita punya data, besok kita akan ukur,” imbuh Vanath yang juga mantan Bupati SBT dua periode itu. (KTL)
