KABARTIMURNEWS,COM.AMBON – Aksi mahasiswa dari pelbagai pergurian tinggi di Maluku turun melakukan aksi bertema: Indonesia Gelap, di Ambon, Kamis, kemarin.
Misalnya, mahasiswa dari IAIN Ambon dalam aksinya, yang berlangsung di Kantor DPRD Maluku, mereka menolak Makan Bergizi Gratis (MBG), dan menuntut pendidikan gratis.
“Kami demo ini menuntut hak-hak masyarakat yang sengaja dirugikan, untuk dikembalikan,” teriak Koordinator Aksi mahasiswa Sulaimana Ibrahim, di depan Kantor DPRD Maluku.
Aksi demo mahasiswa IAIN Ambon ini turun bersama seragam jaz almamater hijau lengkap. Merka berusaha masuk ke gedung DPRD Maluku, kendati dihalangi blockade apparat kepolisian.
Penghadangan apparat kepolisian ini disesali Abdul Bahta salah satu pendemo. “Katong (kita) cuman mau ketemu anggota DPRD, Polisi seng paham. Dong terus baku dorong deng katong,” ucapnya dengan dialeg Ambon kental.
Selain itu, ratusan mahasiswa dari Universitas Darussalam (Unidar), Universitas Pattimura (Unpatti), dan Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), melakukan aksi serupa di pertigaan jalan A. Y. Patty dan jalan Sultan Khairun, tepatnya di depan kantor Polsek Sirimau, sejak pukul 10.00 WIT.
“Kami mahasiswa Maluku tidak butuh makanan gratis, yang kami butuh pendidikan dan kesehatan gratis,” kata Korlap Aksi, Osama Rumbouw.
Mahasiswa menyatakan penolakan terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Kebijakan ini dinilai akan berdampak buruk terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Maluku, khususnya di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Sebagai wilayah kepulauan, Maluku masih menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan, termasuk minimnya infrastruktur, terbatasnya akses layanan dasar, serta ketimpangan sosial dan ekonomi.
Pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat berisiko memperparah kondisi tersebut, sehingga kami dengan tegas menolak kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kebutuhan daerah.
Mahasiswa mengatakan, dampak kebijakan efisiensi anggaran bagi Maluku, dari Geografis menghambat pembangunan infrastruktur transportasi yang vital untuk konektivitas antar-pulau.
Meningkatkan biaya logistik, yang berimbas pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Membatasi akses masyarakat terhadap layanan publik akibat keterbatasan infrastruktur.
Kemudian Sosial, memperburuk angka kemiskinan akibat pemangkasan bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Menyebabkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara perkotaan dan daerah terpencil. Menghambat program pemberdaya kesejahteraan lokal masyarakat.
Untuk pendidikan, mengancam keberlanjutan sekolah-sekolah di daerah 3T akibat terbatasnya anggaran operasional. Mengurangi jumlah tenaga pendidik honorer dan insentif bagi guru di wilayah terpencil. Menghambat akses siswa terhadap beasiswa dan bantuan pendidikan yang sangat dibutuhkan.
Sedangkan, Ekonomi, melemahkan sektor perikanan dan pertanian, yang menjadi tulang punggung ekonomi Maluku. Menghambat pertumbuhan UMKM akibat keterbatasan program bantuan dan insentif usaha. Memperbesar kesenjangan ekonomi antarwilayah karena berkurangnya investasi di daerah terpencil.
Kesehatan, menurunkan kualitas layanan kesehatan akibat berkurangnya tenaga medis dan obat-obat. Menghambat pembangunan rumah sakit dan puskesmas rujukan di daerah kepulauan. Membatasi akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan gratis dan BPJS.
Dikatakan, dari analisis dampak tersebut, pendemo dengan tegas menuntut pemerintah untuk: Mengecualikan Maluku dan daerah 3T dari kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak negatif pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Menjamin anggaran pendidikan tetap dialokasikan untuk insentif guru, perbaikan sekolah, serta beasiswa bagi mahasiswa dan pelajar Maluku.
Menjaga anggaran kesehatan agar tidak berkurang dan memastikan layanan kesehatan tetap terjangkau bagi masyarakat miskin.
Melindungi dan meningkatkan anggaran sektor ekonomi lokal, termasuk perikanan, pertanian, dan UMKM, guna menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi dan logistik untuk mempercepat konektivitas antar-pulau di Maluku.
Mereka menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh diterapkan secara seragarn tanpa mempertimbangkan kondisi geografis, ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat di daerah kepulauan seperti Maluku.
“Kami mendesak pemerintah pusat untuk meninjau ulang kebijakan ini dan memastikan bahwa pembangunan yang berkeadilan tetap menjadi prioritas utama bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat di wilayah 3T,” teriak mereka. (KT)
