KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Rencana kunjungan Presiden Joko Widodo alias Jokowi ke Maluku, dalam waktu dekat, dalam rangka “pamitan” diakhir masa tugasnya, bakal dihadang aksi penolakan oleh mahasiswi di Maluku.

Ancaman penolakan kehadiran Presiden Jokowi, di Maluku, disampaikan Serikat Mahasiswa Maluku Bersatu (SMMB), dalam rilisnya, yang diterima Redaksi: kabartimurnews.com, Minggu, 29 September 2024, yang diteken ketuanya, Radhi Derlen.

SMMB mengencam, akan melakukan aksi demo sebagai bentuk penolakan atas  agenda kunjungan Presiden Jokowi di Maluku. “Kami akan lakukan aksi penolakan terhadapan Presiden Jokowi di tanah Maluku ini,” tegas Derlen dalam rilisnya.

Penolakan ini, kata Derlen, didasari rasa kecewa akan janji-janji Presiden Jokowi dalam beberapa kali kunjungan ke Maluku, tidak terbukti realisasinya.  “Presiden Jokowi janji bangun proyek strategis seperti Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port. Ini dua janji yang tidak terpenah ditepati,” ungkap Derlen.

Menurutnya, Presiden Jokowi telah melakukan kunjungan ke Maluku bukan hanya sekali. “Untuk itu, kami sampaikan jangan hanya datang ke Maluku untuk memberikan janji pada kami masyarakat Maluku,” tulis Derlen.

SMMB menolak kunjungan Presiden Jokowi di beberapa kabupaten di Maluku, antaranya: Kota Ambon, Seram Bagian Timur dan Buru Selatan. “Kami rakyat Maluku tidak mau di tipu lagi,”  tegas Ketua SMMB.

GUNUNG BOTAK

Selain itu, SMMB juga menyentil soal aktivitas tambang illegal di Gunung Botak, Kabupaten Buru, yang sampai saat ini masih beroperasi.

“Perintah Presiden Jokowi  Tambang Emas di Gunung Botak harus ditutup, namun masih saja ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab  beroperasi sampai saat ini.  Yang jadi pertanyaan dimana peran Anggota TNI dan Polri dalam penertiban aktivitas Gunung Botak,” sentil Derlen.

Dikatakan,  perampasan ruang hidup masyarakat adat di Maluku yang sampai hari ini belum juga disahkan RUU Hukum Adat menjadi UU Hukum Adat, sehingga masih banyak eksploitasi di sekitar kawasan atau wilayah masyarakat adat.

“Dan terjadi perampasan sumber daya alam secara besar-besaran oleh oligarki karena tidak adanya payung hukum untuk melindungi hak masyarakat adat,” tegas Radhi Derlen.

Menurutnya,  aksi yang akan digelar oleh pihaknya nanti merupakan bentuk kecaman dan teguran keras yang harus didengar Presiden Jokowi, jika berhasil masuk ke Maluku.

“Kami sudah punya kajian yang cukup untuk berani menyuarakan masalah yang terjadi di maluku hari ini, sehingga kunjungan disetiap tempat di Maluku kami menduga ada kepentingan tertentu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi,” sebutnya. (KT)