KABARTIMURNEWS.COM.AMBON AMBON – Penilaian Ombudsman Maluku terhadap kinerja pelayanan publik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara (Malra) masih berada di zona kuning.
“Kabupaten Malra masih zona kuning tapi ada penurunan sedikit. Dimana, ada dua Oragnisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni salah satu puskesmas dan dinas pendidikan berada di zona merah. Belum lagi terdapat persoalan dimensi input data,”ungkap Kepala Ombudsman Maluku, Hasan Slamat di Ambon, kemarin.
Menurutnya, dimensi input data menjadi bermasalah lantaran kompetensi sumber daya manusia di OPD Pemkab Malra, tingkat pemahaman belum baik sehingga perlu ditingkatkan lagi.
“Selain itu, dimensi proses sampai dengan hari ini (kemarin) website Kabupaten Malra tidak berfungsi. Seluruh kegiatan pelayanan publik dan pembangunan di setiap OPD tidak dapat di update sebaik mungkin, dan jadi penilaian terpenting,” paparnya.
Disisi lain, tambah dia, kelemahan di Kabupaten Malra juga ada kelebihan yakni dimensi output. Hal ini menyangkut koresponden ditanyai terkait tingkat kepuasan pelayanan publik, dan dijawab masyarakat sangat baik,” jelasnya.
Dikatakan, SP4 terlapor yang dimiliki Kabupaten Malra belum difungsikan baik, diharapkan hal itu diperhatikan. “SP4 terlapor itu penting karena secara langsung terkoneksi dengan Staf Kepresidenan, Menpan RB, Kemendagri dan Ombudsman RI,”tuturnya.
Kedepan, menurut dia, akan dilakukan MoU dan pendampingan kepada Kabupaten Malra agar ada perbaikan dari zona kuning pelayanan sedang bisa jadi zona hijau atau pelayanan publik yang prima atau tinggi.
Pejabat Sekda Malra, Nikodemus Ubro mengatakan hasil penilaian tersebut menjadi tantangan bagi pihaknya ke depan dapat memperbaiki pelayanan publik terutama OPD yang menjadi sampel.
“Ini tantangan tersendiri bagi kami kedepan dengan memperbaiki pelayanan publik pada beberapa dinas yang menjadi sampel. Dan kami akan laporkan kepada Bupati agar menjadi perhatian, terutama pengaduan-pengaduan diperbaiki,” singkatnya. (KTL)
