KABARTIMURNEWS.COM.AMBON – Gubernur Maluku Murad Ismail mengingatkan negeri adat di provinsi tersebut agar tak lagi berkonflik demi menjaga keberlangsungan pembangunan di daerah itu.
“Mari kita hidup bersaudara, jangan ada lagi konflik antarwarga negeri adat yang menghambat pembangunan di Provinsi Maluku,” kata Murad dalam keterangan yang diterima di Ambon, Senin.
Hal itu dikatakan Gubernur Murad Ismail saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).
Menurut Murad, di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sudah waktunya bagi masyarakat Maluku untuk meninggalkan berbagai macam bentuk pertikaian.
“Sudah saatnya kita menatap masa depan yang lebih baik, untuk kemajuan negeri dan provinsi yang kita cintai ini,” katanya.
Gubernur pun menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku akan lebih memperhatikan negeri (desa) yang hidup rukun dan bersaudara.
“Jika ada lagi perkelahian atau konflik antara negeri adat maka kami tidak segan untuk meninggalkan kalian. Saya tidak mau lagi ada pertikaian di Maluku, terutama di Maluku Tengah ini,” katanya.
Sebelumnya telah terjadi berbagai tragedi konflik antarwarga di Maluku Tengah, di antaranya konflik di Negeri Sepa dan Tamilouw, kemudian konflik di Pulau Haruku, Maluku.
Namun saat ini sebanyak 11 Desa di Pulau Haruku, Maluku Tengah, telah mendeklarasikan perdamaian untuk mengakhiri berbagai macam konflik antardesa yang terjadi di pulau itu.
Selama konflik yang terjadi di Maluku Tengah menyebabkan banyak kerugian moril ataupun materiil seperti terbakarnya rumah warga, dan rusaknya tanaman perkebunan rakyat.
Sementara itu Penjabat Bupati Maluku Tengah, Rakib Sahubawa mengatakan dengan deklarasi perdamaian tersebut, secara tidak langsung masyarakat Pulau Haruku telah ikut andil dalam membantu pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan.
“Salah satu hal yang lebih penting adalah bagaimana kita bersama-sama dapat menurunkan tingkat kemiskinan di kabupaten ini,” kata Rakib.
Ia pun meminta seluruh raja selaku pemimpin negeri/desa di Maluku Tengah untuk proaktif memantau kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) guna mencegah terjadinya bentrokan antarwarga. (AN/KT)
