Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan di Malteng

MASOHI - DPRD Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) menggelar rapat paripurna istimewa serah terima jabatan dan pidato Penjabat (Pj) Bupati Malteng Muhamat Marasabessy, Sabtu (17/9).
Rapat Paripurna Istimewa dipimpin Ketua DPRD Maluku Tengah, Fatzah Tuankota didampingi dua pimpinan dewan, yakni Demianus Hattu, dan Herry Men Carl Haurissa.
Penjabat Bupati Malteng Muhamat Marasabessy dalam sambutan perdana menyatakan komitmennya menyelesaikan Pekerjaan Rumah (PR) yang diinggalkan pemerintah daerah sebelumnya, sesuai arahan Gubernur Maluku Murad Ismail.
Kadis PUPR Provinsi Maluku ini mengaku sebelum dirinya dilantik menjadi Penjabat Bupati Malteng, Gubernur Murad Ismail telah memberikan arahan sebagai petunjuk demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Malteng.
“Karena itu selaku penjabat Bupati, arahan Bapak Gubernur telah dirumuskan melalui sejumlah kegiatan strategis yang telah diharmonisasikan dan disinkronisasikan pada setiap organisasi perangkat daerah. Hasilnya tertuang dalam agenda prioritas saya selaku Penjabat Bupati Maluku Tengah;” tandas Marasabessy.
Koordinator Balai-Balai Kementerian PUPR di Provinsi Maluku ini berharap didukung pimpinan dan seluruh anggota DPRD Malteng sebagai mitra strategis agar program kerja pihaknya terlaksana dengan baik.
Penjabat Bupati Maluku Tengah, Muhamat Marasabessy resmi menerima memori jabatan dari Plh Bupati Rakib Sahubawa di ruang Paripurna DPRD setempat, Sabtu (17/9) malam.
Dihadiri 25 anggota DPRD, Forkopimda, Kepala Dinas,Camat, Kepala Desa dan OKP, Aleg DPRD Provinsi Dapil Malteng. Paripurna juga dihadiri mantan Wakil Bupati Marlatu L. Leleury bersama istri.
Proses sertijab berjalan hikmat. Pergantian jabatan dilakukan oleh Pelaksana Harian Bupati, Rakib Sahubawa. Ketua DPRD, Fatzah Tuankotta menjelaskan rapat paripurna digelar berdasarkan undang-undang tentang pengesahan dan pengangkatan penjabat bupati sementara oleh Menteri Dalam Negeri Masa jabatan 2022-2024.
Tuankota juga menyampaikan selamat datang dan mengucapkan terimakasih kepada Tuasikal Abua dan Marlatu Leleury yang selama lima tahun bersama membangun Kabupaten Maluku Tengah. Bahkan dibawah pemerintahan pasangan ini, Kabupaten Maluku Tengah telah berhasil meraih predikat WTP selama beberapa kali.
Muhamat Marasabessy dilantik dan dan diambil sumpah sejak 12 September 2022 lalu oleh Gubernur Maluku. "Atas pimpinan dan seluruh anggota DPRD kami mengucapkan selamat datang kepada bapak Penjabat Bupati bersama istri di Kabupaten Maluku Tengah," kata Fatzah Tuankota.
Setidaknya ada 9 kebijakan perioritas yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 yang diemban Marasabessy.
Yang pertama: memperkuat birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip good gevernance dan clean government. Hal ini sejalan dengan amanat reformasi birokrasi yang menghendaki terwujudnya perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran demi terciptanya pelayanan publik yang lebih baik;
Memperkuat birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip good gevernance dan clean government. Hal ini sejalan dengan amanat reformasi birokrasi yang menghendaki terwujudnya perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran demi terciptanya pelayanan publik yang lebih baik;
Peningkatan disiplin dan penguatan budaya kerja seluruh ASN dengan menerapkan “ASN BERAKHLAK” yaitu : ASN yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif;
Meningkatkan dan memperkuat inovasi pelayanan publik terpadu dan pelayanan bergerak yang berbasis di kecamatan hingga negeri dan kelurahan, meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan, terutama layanan administrasi kependudukan, kesehatan dan pendidikan yang bermutu dan terjangkau;
Membentuk Tim Bupati Pembangunan yang melibatkan para pakar dan professional sehingga kualitas pembangunan daerah menjadi lebih terarah, humanis serta tetap untuk Akselerasi respons terhadap kearifan lokal;
Memperkuat dan Meningkatkan Koordinasi dan Sinergitas seluruh OPD agar selalu cepat tanggap dalam mengantisipasi berbagai dampak inflasi, terutama terhadap stabilitas harga, ketersediaan Stok, kelancaran distribusi pangan dan BBM bersubsidi, khususnya minyak tanah dan solar, serta pemberian bantuan untuk masyarakat kurang mampu yang terdampak Inflasi;
Pembenahan kondisi sarana dan prasarana wilayah guna meningkatkan produktivitas daerah, serta aksesbilitas dan konektivitas masyarakat, terutama dari titik-titik produksi ke pasar guna menggerakan dan menumbuhkan sektor kawasan produksi rakyat seperti, pertanian, perkebunan, dan perikanan;
Pencegahan dan Penanganan masalah konflik antar masyarakat, melalui peningkatan koordinasi dengan Forkopimda untuk penguatan ketahanan sosial masyarakat yang berbasis pada penyelesaian akar masalah dengan mengedepankan falsafah hidup orang basudara.
Merawat kebersamaan, serta memupuk rasa saling percaya antar masyarakat, maupun antara masyarakat dengan pemerintah, dengan melibatkan peran aktif tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan seluruh elemen Masyarakat. (KTA)
Komentar