DPRD Sosialisasikan Permendagri 52 di SBB

DPRD Sosialisasikan Permendagri 52 di SBB

AMBON - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, diketahui telah melakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 tahun 2014, tentang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, di Kabupaten SBB.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD SBB, Samson Atapary, kepada media, Minggun(18/9) kemarin. "Saya memanfaatkan masa reses untuk mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat,"terangnya.

Dikatakan, salah satu desa yang ia sambangi dalam resesnya untuk mensosialisasikan hal tersebut adalah, Negeri Iha, Kecamatan Huamual, Kabupaten SBB.

Saat di Negeri Iha, Atapary diminta khusus oleh Raja (KPN) dan jajarannya juga lembaga adat, untuk dapat mensosialisasikan atau menyampaikan materi terkait dengan pelaksanaan UU dan Permendagri dimaksud.

Dia menjelaskan, masyarakat ingin sekali mengetahui bagaimana Negeri Adat dan Desa. lebih jelasnya, apa dampak dari Negeri-Negeri Adat yang tidak melaksanakan Pemerintahan Adat, yang berkaitan dengan UU Nomor 6  tahun 2014 tentang Desa.

”Dari situ, saya coba jelaskan posisi, apa keuntungan dan kerugian dari Negeri Adat dan Desa, terutama terkait dengan penyelenggara Pemerintahan Adat, Peradilan Adat dan hak perlindungan atas tanah petuanan atau tanah ulayat,”paparnya.

Menurutnya, permintaan ini sebenarnya lebih dari pada merespon kebijakan Penjabat Bupati SBB dan Dinas Pemerintahan Desa, yang ingin melaksanakan Pemilihan Kepala Desa tahap III, namun tanpa melaksanakan penerapan Negeri Adat.

Dia mengungkapkan, mereka khawatir pada saat mengikuti Pilkades tahap III, Pemda SBB  hanya dapat menyediakan instrumen hukum dengan Peraturan Daerah, maka mereka merasa hak-hak mereka sebagai Negeri Adat itu tidak terjamin.

”Karena di Negeri Iha sejak dulu proses penentuan Raja itu dengan mekanisme adat dan tidak lewat pemilihan one man  one vote (satu orang satu suara), sesuai dengan apa yang di inginkan oleh Pemda SBB pada saat Pilkades, yang hanya menggunakan rujukan Perda Desa dan tanpa rujukan Perda Negeri,"Jelasnya

Atapary menambahkan, di Iha sendiri hanya dapat melakukan satu kali pemilihan. Kalau hal itu terjadi, maka kearifan lokal dan tatanan kebiasaan adat akan terancam terdegradasi.

” Dari situ, Saya coba menjelaskan tentang posisi UU Nomor 6 tahun 2014 dan Permendagri  Nomor 52 tahun 2014 dan pendekatan hukum adat lainnya, mulai dari kearifan lokal dan tatanan kebiasaan adat akan terancam terdegradasi, jika masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintahan tidak memahami tentang peraturan tersebut,"tutupnya. (MG1)

Komentar

Loading...