Pengadilan di Varanasi India setuju untuk mendengarkan petisi dari umat Hindu yang ingin melakukan ibadah secara teratur di sebuah masjid yang telah berusia berabad-abad. Keputusan ini sekaligus menolak permohonan Muslim yang meminta agar petisi dari umat Hindu tersebut ditolak.
Seperti dilansir VOA News pada Kamis (15/9/2022) sebanyak lima orang wanita Hindu telah mengajukan gugatan awal tahun ini, mereka berupaya mencari hak untuk melaksanakan ibadah harian di masjid Gyanvapi yang mereka yakini pernah menjadi situs kuil Hindu. Para wanita tersebut berpendapat mereka memiliki hak beribadah di depan dewa yang terlihat dan tidak terlihat di dalam bangunan tersebut.
Masjid yang dibangun oleh Kaisar Mughal Islam Aurangzeb pada 1669 itu diduga dibangun setelah pembongkaran kuil Siwa di situs tersebut. Masjid tersebut telah menjadi titik nyala potensial terbaru antara komunitas Hindu mayoritas India dan minoritas Muslimnya yang membentuk sekitar 13 persen dari 1,4 miliar rakyat di negara itu.
Perselisihan antara komunitas agama atas situs-situs tersebut telah berkobar sejak kemerdekaan India dari Inggris pada 1947, tetapi mereka menjadi lebih sering terjadi sejak Partai Bharatiya Janata yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi berkuasa pada 2014.
Komite yang mengelola masjid yang di mana umat Islam telah beribadah selama setidaknya 350 tahun menantang gugatan para wanita itu awal tahun ini. Panitia mengutip Undang-Undang Tempat Ibadah 1991, yang mengatakan karakter religius semua tempat ibadah umum harus dipertahankan seperti pada 15 Agustus 1947.
Pengacara para pemohon wanita Hindu yakni Shivam Gound mengatakan pemohon mengatakan sebuah kuil Hindu telah ada sebelum masjid di lokasi dan patung dewa dan relik masih ada di sana. Hakim Ajay Krishna Vishwesha mengatakan pihak Muslim telah gagal mengajukan kasus untuk penolakan permohonan dan mengatur sidang berikutnya untuk kasus tersebut pada 22 September
"Ini adalah kemenangan bagi komunitas Hindu. Keputusan pengadilan harus dilihat sebagai batu fondasi untuk kuil Gyanvapi," kata Sohanlal Arya, pengacara yang juga mewakili pihak Hindu.
Komite masjid mengatakan akan mengajukan banding ke pengadilan tinggi untuk menentang perintah tersebut. Para pemimpin komunitas Muslim mengatakan mereka khawatir keputusan itu dapat memicu peristiwa yang mirip dengan kerusuhan keagamaan tahun 1992 yang mematikan atas Masjid Babri era Mughal di Ayodhya, yang telah lama diakui oleh umat Hindu sebagai tempat kelahiran dewa mereka Ram.
Massa Hindu menghancurkan masjid, memicu serangkaian protes di seluruh negeri yang merenggut lebih dari 2.000 nyawa, kebanyakan dari mereka Muslim. Dalam perselisihan yang paling menonjol, Mahkamah Agung India pada 2019 memberikan situs keagamaan Masjid Babri yang diperebutkan secara sengit kepada umat Hindu.
Putusan tersebut mengutip Undang-Undang Tempat Ibadah, mengatakan sifat semua tempat ibadah lain di negara itu akan tetap tidak berubah. Pemimpin komunitas Muslim yang berbasis di Delhi, Zafarul Islam Khan, mengatakan undang-undang tersebut telah menjadi tidak berarti dengan perintah Senin.
Kasus pengadilan serupa yang melibatkan masjid dan bangunan Islam lainnya terjadi di berbagai tempat di seluruh India. Secara bertahap, kasus-kasus untuk hak-hak Hindu akan dibuat dan kemudian semuanya akan dirampas pada saat yang tepat di masa depan, seperti yang terjadi dengan Masjid Babri. T
idak ada hukum dan komitmen yang sekarang sakral di India. Semuanya atas kehendak manis orang-orang fanatik yang berjalan kasar di bawah panji Hindutva," tambah Khan, merujuk pada gerakan Hindu sayap kanan India.
Profesor Hindi Apoorvanand dari Universitas Delhi mengatakan perintah pengadilan Senin telah menciptakan pertaruhan Hindu di Masjid Gyanvapi.
"Perintah pengadilan telah memulai proses pembongkaran UU Tempat Ibadah. Para pemimpin jaringan Hindutva telah mulai mengancam tindakan terhadap masjid-masjid lain di India. Ini memperjelas bahwa perintah ini adalah tindakan tidak bertanggung jawab yudisial yang sebenarnya didorong oleh Mahkamah Agung India, mendorong negara itu ke dalam putaran ketidakpastian lagi dan kekerasan," katanya. (ROL)