KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI akhirnya memprioritaskan kuota jaksa bagi anak daerah di Maluku. Hal itu disampaikan ketua komisi I DPRD Provinsi Maluku Amir Rumra di ruang fraksi PKS Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Selasa (19/7).

Menurutnya, seleksi calon jaksa dan pegawai di lingkup Kejagung RI tidak mempertimbangkan kuota apalagi skala prioritas bagi anak daerah di Provinsi  Maluku. Aspirasi dibawa ke Kejagung RI karena dalam waktu dekat  ada rencana dari Kejagung membuka kantor di beberapa Kabupaten.

Sehingga hal itu menjadi prioritas untuk memperjuangkan kuota bagi calon jaksa dan pegawai Kejaksaan bagi anak daerah di Maluku. Menurutnya selama ini perekrutan calon jaksa di Kejagung RI untuk anak daerah di Maluku hanya satu atau dua orang  saja.

“Dan usulan dari kita direspon dengan baik oleh Kepala Biro Kepegawaian Kejagung RI di sana,” kata Rumra.

Lebih lanjut dia berharap agar aspirasi yang dibawa menjadi bahan masukan dikaji oleh pihak Kemenpan RB. Untuk kemudian memberikan panduan terkait dokumen CPNS di institusi Kejaksaan di Maluku termasuk rekrutmen jaksa.

Dijelaskan Amir Rumra setelah mengunjungi Kejagung RI dirinya mendapat fakta dari sebelas Kabupaten/Kota di Maluku baru Kejaksaan Negeri Ambon termasuk Kejaksaan Tinggi Maluku ada anak daerah.

Menurutnya, selama ini, SDM Jaksa dari luar daerah mendominasi di Maluku. Padahal, Maluku juga punya banyak SDM yang kompenten. Sudah begitu, Maluku selalu mendapat porsipenerimaan yang kecil. “Makanya kami perjuangkan ke Kejagung,” jelasnya.

Politisi PKS itu menjelaskan pada pertemuan itu, komisi tawarkan regulasi yang memudahkan anak asli daerah lulus seleksi calon jaksa.  Sehingga peluang dan anak daerah leluasa diterima dan bisa menghindari adanya intervensi penerimaan.

“Kami lebih konsen pemanfaatan tenaga jaksa daerah. Makanya itu, semacam regulasi mempermudah anak daerah pun kami tawarkan ke Kejagung,” paparnya. Amir mengaku ada respon baik dari Kejagung. Tentu DPRD akan terus mengawal agar apa yang diharapkan bisa terealisasi.

“Kejagung merespon dengan baik permintaan yang Komisi ajukan dan berjanji menjadikannya sebagai bahan kajian. Patutnya kami akan mengawal perihal ini,” imbuhnya. Menurutnya aspirasi ke Kejagung RI menjadi prioritas DPRD Maluku sebagaimana pernah diusulkan oleh Gubernur Papua Barat. (KTA)