Polemik THR, Penjabat Sekda : Akan Dibayar

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Tunjangan Hari Raya (THR) jelang Idul Fitri 2022 di Provinsi Maluku, sempat jadi polemik di Media Sosial sebab dikabarkan hak-hak pegawai itu kali ini tidak akan dibayarkan.

Atas dasar itu sehingga banyak netizen langsung menghujat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, lantaran kabar tidak dibayarkannya THR tahun 2022 ini.

Menanggapi berbagai masalah yang sedang viral di Media Sosial, Penjabat Sekertaris Daerah (Sekda) Maluku, Sadali Ie, Minggun(17/4) kemarin akhirnya angkat bicara.

Menurut Sadali, bahwa istilah Tunjangan Hari Raya (THR) tidak tertuang dalam batang tubuh Anggaran APBD Tahun 2022, dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

“Didalam SIPD tersebut, tertuang nomenklatur gaji yang terdiri dari 14 bulan, 12 bulan adalah pembayaran gaji rutinitas dalam satu tahun, dan pembayaran gaji ke-13 menjelang tahun ajaran baru bagi anak-anak sekolah, serta pembayaran gaji ke-14 menjelang hari raya yang selama ini diidentikan sebagai THR,”terangnya.

Aparatur Sipil Negara (ASN), lanjut Sadalo,  Provinsi Maluku setiap bulan diberikan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), yang sekarang terjadi perubahan Nomenklatur menjadi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Maka berkaitan dengan masalah THR, Sadali mengaku, itu hanya masalah persepsi dan tidak menimbulkan kerugian bagi semua Aparatur Sipil Negara di Maluku.

Sadali mengungkapkan, yang dijelaskan sebelumnya adalah normatif aturan yang tertuang dalam APBD Provinsi Maluku.”Mungkin hanya salah dimengerti, sehingga banyak yang menganggap kalau THR tidak ada,”ujarnya.

“Harapannya, masyarakat tidak mudah menerima suatu informasi yang belum teruji kebenarannya, apalagi terkait dengan Pemprov Maluku tidak membayar Tunjangan Hari Raya bagi ASN,”harapnya.

Lebih lanjut, Sadali mengatakan, anggaran peruntukannya (THR) itu ada, cuma istilahnya saja yang berbeda, karena sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022.

Peraturan tersebut tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13, khususnya kepada Aparatur Sipil Negara, maka Pemerintah Provinsi Maluku akan menindaklanjuti dengan Penetapan Peraturan Gubernur tentang pembayaran gaji ke-13.

Dan khusus untuk Tunjangan Hari Raya, lanjut dia, menggunakan sumber dana gaji ke-14, sebagaimana yang telah dianggarkan dalam batang tubuh APBD Tahun 2022.

“Sehingga, tidak ada persoalan terkait dengan pemberian THR bagi ASN Provinsi Maluku. Semoga penjelasan ini tidak lagi menimbulkan  polemik di masyarakat, terkait dengan Tunjangan Hari Raya bagi ASN Provinsi Maluku,”tandasnya.

(KTE)

Komentar

Loading...