KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, – Sudah ada sinyal dari sejumlah anggota DPR RI dapil Maluku bahwa ada isolasi soal lahan yang belum beres.
Sikap pemerintah yang tidak akan menjadikan Maluku sebagai daerah Lumbung Ikan Nasional (LIN) karena sejumlah alasan, merupakan kesalahan semua pihak, baik pemerintah daerah maupun DPRD provinsi.
“Persoalannya akibat ketidaksiapan pemda termasuk DPRD, sehingga merupakan bagian dari kegagalan semua pihak,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku, Turaya Samal di Ambon, Minggu.
Menurut dia, masalah LIN itu sudah jelas jadi nanti ada pertemuan antara anggota DPRD provinsi dan Gubernur Maluku dengan DPR RI menyampaikan hal terkait tidak jadinya LIN ditempatkan di daerah ini. “Dari awal sudah disampaikan bahwa ketika kita menginginkan sebuah infrastruktur yang besar masuk di Maluku, mestinya sudah mempersiapkan segala hal,” ujar Turaya.
Karena sudah pasti dari pusat tidak menyetujui sesuatu yang master desainnya kurang baik, kemudian dari sisi infrastruktur dan sumber daya, dimana datanya kurang dipersiapkan. “Kami berharap bahwa ini bisa dikomunikasikan dengan baik karena masyarakat Maluku sudah berharap dan bernyanyi-nyanyi bahwa kita diberikan pemerintah sebuah infrastruktur besar dan menambah pendapatan asli daerah, kemudian bagaimana mengelola hasil-hasil perikanan kita dengan baik dan dikemas langsung di sini,” tandasnya.
Bila program LIN gagal, maka selama ini hanya diberikan harapan palsu, sehingga diharapkan pemda bisa lebih optimal dalam memperjuangkan berbagai program yang mendongkrak PAD dengan melakukan berbagai persiapan secara matang dari awal.
Komisi II sudah lama menyuarakan hal ini ke OPD terkait hingga ke pusat, dan diharapkan ada keterbukaan dari pemerintah sebenarnya apa yang menjadi persoalan hingga program LIN tidak jalan.
