KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Ganti rugi perkebunan cengkeh warga Pelauw yang dirusak warga yang melintas saat mengungsi juga harus disiapkan skema ganti ruginya

Misteri kepemilikan senjata yang digunakan menembak warga serta pelaku penebangan tanaman berupa Cengkih, saat konflik warga Ory dan Kariu, Rabu 26 Januari 2022 lalu, belum terungkap. Polisi diminta ungkap pelaku penembakan dan penebangan pohon cengkih saat konflik terjadi.

Permintaan itu, disampaikan Syarif Latuconsina, Ketua Bidang Kepemudaan, Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Masyarakat Adat Matasiri (DPP Kemasama), dalam rilisnya, yang diterima redaksi Kabar Timur, Senin, tadi malam.

"Konflik yang melibatkan Negeri Adat Pelauw dan Desa Kariu masih membutuhkan penyikapan lebih lanjut. Ini untuk memastikan sejumlah fakta yang masih misteri dan adanya temuan pengrusakan perkebunan cengkeh milik masyarakat Negeri Pelauw," ungkap Latuconsina.

Selain itu, mereka juga mendesak penembak warga Pelauw, terutama yang tertembak di perbatasan kedua kampung bertikai harus diungkap karena ini menyangkut nyawa manusia, "Penembakan juga menjadi pemicu adanya emosi kolektif warga yang kemudian berujung pada pembakaran rumah warga Kariu," tulis Latuconsina.

Menurutnya, penembakan itu juga memberikan petunjuk kalau ada kepemilikan senjata api dari pihak yang ada di Kariu atau dirinya menduga, kemungkinan ada aparat yang menyalahgunakan prosedur penggunaan senjata api.

“Terkait kepemilikan dan penembakan atau penggunaan senjata api, harus diungkap terang benderang, sehingga tidak ada saling tuding,” terangnya.

Dia mengaku, dirinya sama sekali tidak anggap tindakan pembakaran rumah warga merupakan hal sepele, namun rumah-rumah atau harta benda yang terbakar saat konflik itu, menurutnya bisa saja dalam beberapa bulan kedepan dapat dibangun atau diganti rugi oleh pemerintah.

“Tapi bagaimana dengan tiga nyawa yang tertembak, apakah bisa dihidupkan lagi,” sesalnya. Karena itu, dirinya mendesak pelaku penembakan harus segera diungkap, dan hal ini menurutnya, menjadi prasyarat utama untuk menyelesaikan persoalan dengan baik, "Apalagi ada dugaan keterlibatan oknum polisi dalam penembakan warga,” sebutnya.

Tidak hanya soal penembakan warga, menurutnya persoalan relokasi dan ganti rugi rumah warga Kariu yang terbakar telah dibahas pemerintah, sehingga pihaknya menginginkan agar permasalahan ganti rugi tanaman umur panjang mereka juga segera dibahas dan diselesaikan pemerintah.

"Masalah ganti rugi perkebunan cengkeh warga Pelauw yang dirusak warga yang melintas saat mengungsi juga harus disiapkan skema ganti ruginya," sebut Latuconsina.

Pohon-pohon cengkeh yang ditebang atau dirusak itu , lanjut Latuconsina, bila ditanam ulang, membutuhkan waktu lama untuk bisa menikmati hasilnya. "Butuh belasan atau bahkan puluhan tahun agar bisa berbuah atau hasilnya dipanen lagi. Ini kerugian tak ternilai yang harus menjadi perhatian pemerintah”, tutupnya.

AKTOR DIPERIKSA

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rum Ohoirat mengaku, beberapa aktor sedang dalam pemeriksaan baik itu terkait kasus penganiayaan maupun pembakaran rumah warga.

"Sudah ada beberapa, sudah diperiksa. Sementara tim sedang bekerja, baik itu terhadap kasus yang pertama yaitu tentang penganiayaan maupun kasus yang kedua terkait pengrusakan dan pembakaran. Ini tim sementara bekerja. Kita tunggu saja," kata Ohoirat ketika dihubungi Kabar Timur.

Dikatakan, dirinya belum dikonfirmasi Bidang Krimum Polda terkait siapa-siapa aktor konflik itu. Hanya saja dia menyampaikan, kejelasan pastinya ada pada penyidik dan saat ini penyidikan masih sementara dilakukan.

"Kalau berapa orang yang diperiksa yang tahu pasti tim penyidik. Saya belum dapat konfirmasi terkait berapa yang diperiksa. Tapi yang jelasnya penyidikan sementara berjalan," katanya.

Sebelumnya, sejumlah nama yang disebut-sebut sebagai aktor atau dalang dalam konflik tersebut telah dikantongi pihak kepolisian. Juru Bicara Polda Maluku, Kombes. Pol. M Roem Ohoirat membenarkan, bila pihaknya telah mengantongi beberapa nama yang menjadi aktor penganiayaan sehingga berujung pada konflik di dua daerah itu. “Beberapa nama sudah kita kantongi,” ungkap Roem, kepada Kabar Timur di ruang kerjanya, Rabu, 2 Februari 2022. (MG2)