KABARTIMURNEW,S.COM,AMBON, - Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku, Brigjen Pol Drs Jan de Fretes, meminta jajarannya mendatakan masalah krusial yang jadi penghambat pencapaian target vaksinasi di seluruh jajaran Polres, karena hingga saat ini masih belum capai target.

“Bagi Polres-polres jajaran yang belum mencapai target vaksinasi 70 persen agar didata permasalahan krusial yang menghambat percepatan vaksinasi tersebut,” tegas Wakapolda usai mengikuti rapat internal Polri yang dipimpin Wakapolri secara virtual, Jumat kemarin.

Ia meminta kepada Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease agar dapat membackup Polres Maluku Tengah supaya dipercepat pencapaian target vaksinasi disana. “Terutama daerah-daerah yang capaian vaksinasi masih rendah yakni Leihitu Barat, Salahutu, Saparua, Nusalaut dan Haruku,” katanya.

DebFretes meminta seluruh Kapolres mengecek para Kapolsek terkait pencapaian vaksinasi. Apabila kekurangan tenaga kesehatan, ia minta dilaporkan agar bisa dibackup Satker Polda Maluku.

Selain itu, ia menyampaikan terima kasih kepada semua personel atas kinerjanya, sehingga tingkat vaksinasi di Maluku perlahan-lahan naik capai 66,15 persen. Tetapi, Ia berharap sebelum atau sesudah bulan Januari, Maluku bisa mencapai target 70 persen.

Sementara itu, Wakapolri Komjen Pol Dr. Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si dalam sambutannya meminta agar pelaksanaan dosis pertama tetap dilaksanakan dan ditingkatkan baik untuk vaksinasi anak maupun lansia, karena sudah ada regulasinya.

“Harapannya pada akhir Januari 2022 mendatang, semua Polda jajaran sudah bisa mencapai target capaian vaksinasi yaitu sebesar 70 persen.Dalam penginputan data pada dashboard Kemenkes agar personil Polri yang disprintkan dan Batalyon P-Care untuk dimaksimalkan. Itu harus dilakukan sehingga data pada dashboard Kemenkes valid dengan Polda Jajaran,” pintanya.

Eddy Pranomo juga meminta agar dalam pelaksanaan vaksinasi, dapat melakukan pendekatan dengan tokoh agama dan tokoh adat. Sehingga bisa dilakukan sosialisasi kepada masyarakatnya masing-masing. Sedangkan untuk di Pelabuhan, Bandara, Rumah Sakit dan Fasilitas Publik dilakukan pengawasan extra agar dapat mengantisipasi kebijakan Travel Bubble.

“Dalam mengantisipasi kebijakan travel bubble, agar barcode dan personil Polri pada pelabuhan dan bandara dipersiapkan dengan baik dan dilakukan pengecekkan,” katanya.

(MG2)