KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, – Sejumlah warga Negeri Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, melakukan aksi demo didepan Kantor Desa setempat, Jumat 14 Januari 2021.
Aksi tersebut dilakukan sejumlah warga itu, sebagai bentuk akumulasi kekecewaan terhadap Raja Negeri Hutumuri, Freddy Benjamin Waas, yang dianggap tidak transparan dalam mengelola Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD).
Penanggungjawab aksi demo, Abraham Matuankotta, di sela-sela aksi tersebut mengatakan, pengelolaan DD/ADD untuk tahun 2021 yang diperkirakan mencapai Rp 5 Miliar itu, sangat tidak transparan.
“Sangat tidak transparan. Bagaimana tidak, selama ini tidak pernah ada proyek yang pelaksanaannya diketahui oleh masyarakat. Laporan realisasi juga sama persis dengan rancangan anggaran biaya,”paparnya.
Selain itu, demonstran mengungkapkan, hampir semua pengurus lembaga desa, berasal dari keluarga Raja Hutumuri. “Badan pengurus desa juga mati suri, mereka semua makan gaji buta,”tegasnya.
“Yang lebih miris, Raja memegang semua uang. Tugas bendahara hanya untuk di Bank saja. Bahkan, perangkat desa yang jujur dan vokal, semua disingkirkan,”ungkapnya.
Selain itu, dia mengaku, banyak pelaksanaan kegiatan terlambat dari jadwal. Padahal semua anggarannya sudah tersedia. “Lebih parah lagi, peserta musyawarah desa setiap tahun, hanya orang-orang tertentu dan itu-itu saja. Ini ada apa,”bebernya.
” Semua belanja barang/jasa juga dimonopoli oleh Raja. Bahkan BUMDES yang ada di Hutumuri sampai sekarang juga tidak mengalami perkembangan apapun,”terangnya.
“Yang lebih parah lagi, pemerintah negeri sangat marah, jika ada masyarakat yang menanyakan terkait anggaran kegiatan dan anggaran desa. Berarti ada yang tidak beres kan,”paparnya.
Yang membuat curiga, ungkap Abraham, Raja dan perangkat desanya dalam waktu singkat mampu membeli mobil dan rumah, dengan biaya ratusan juta rupiah.
“Padahal kalau mau dilihat, sumber penghasilan mereka tidak sepadan dengan apa yang terlihat sebagai pendapatannya. Kami akan usut semua persoalan ini,”jelasnya.
Lebih lanjut, dia mengaku, sejak 2016 hingga 2021 pemerintah negeri tidak pernah melibatkan masyarakat, untuk membicarakan terkait programnya yang nantinya dikerjakan menggunakan DD/ADD.
Dia mengaku, pihaknya telah mengumpulkan berbagai bukti untuk melaporkan adanya dugaan korupsi terhadap pengelolaan DD/ADD Negeri Hutumuri, ke Polda Maluku maupun Kejari Ambon.
“Banyak sekali program fiktif dan mark up anggaran yang dilakukan. Dan kami punya semua bukti itu, hanya tidak bisa dibeberkan sekarang. Nanti akan kami beberkan saat melaporkan semua ini ke penegak hukum,”tandasnya. (KTE)























