KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, – Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif mendorong seluruh komponen masyarakat setempat bersama-sama menyukseskan program vaksinasi COVID-19 untuk mencegah penyebaran virus corona tersebut yang saat ini berkembang menjadi berbagai varian.
“Program vaksinasi di Maluku sekarang baru sekitar 62 persen dan masih berada di bawah Provinsi Papua maupun Papua Barat, sehingga kita berharap bisa mencapai 70 persen di awal tahun ini,” kata dia di Ambon, Kamis.
Penjelasan Kapolda Lotharia Latif itu disampaikan usai melakukan silaturahim dengan Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury yang didampingi Ketua Komisi I Amir Rumra dan anggota komisi, Yance Wenno serta Benhur Watubun.
Menurut dia, dibutuhkan kerja sama semua komponen masyarakat, termasuk kalangan media massa, untuk mendorong warga divaksin dan berpartisipasi secara aktif dalam program tersebut.
“Makanya dalam silaturahmi dengan ketua DPRD Maluku, saya telah menyampaikan persoalan ini secara langsung sehingga kami akan berkomunikasi dan berkoordinasi serta bersinergi dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat,” ucap dia.
Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury mengatakan dalam pertemuan dengan Kapolda Lotharia Latif juga dibahas sejumlah masalah yang dominan di provinsi tersebut, seperti tentang lahan.
Pihaknya meminta polda setempat untuk memberikan perhatian serius dalam penanganan persoalan lahan.
Ia mengatakan di DPRD setempat, hampir 60 persen surat-surat yang masuk dari masyarakat menyangkut persoalan tanah dan selalu berdampak pada ketertiban masyarakat.
“Makanya kami sudah meminta kapolda untuk memberikan perhatian terhadap persoalan ini agar situasi kamtibmas tetap terjaga dan proses pembangunan berbagai bidang, termasuk ekonomi tetap tumbuh dan berkembang,” ujarnya.
DPRD juga berterima kasih kepada Kapolda Maluku Lotharia Latif atas berbagai informasi penting bagi lembaga legislatif, seperti keputusan bersama percepatan investasi yang melibatkan kejaksaan, sehingga akan didalami lagi dengan pihak pemprov.
Kejaksaan salah satu pihak yang diminta Presiden untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, dalam mempercepat pertumbuhan investasi di daerah. (AN/KT)























