KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) DPP Hena Hetu kembali dilakukan di Islamic Center, Selasa (7/12). Kegiatan itu turut dihadiri Gubernur Maluku, Murad Ismail. Dengan terselenggaranya kegiatan tersebut, berarti ada dua DPP Hena Hetu dengan struktur dan kepengurusan yang berbeda.

Sebab sebelumnya pada Senin (6/12), Hena Hetu dibawah kendali Edwin Adrian Huwae sudah menggelar Mubes di Pantai Batu Kuda, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Lantas, DPP Hena Hetu manakah yang punya legal standing yang sah, mantan Juru Bicara (Jubir) DPP Hena Hetu, Rauf Pelu mengatakan, tidak ada Mubes yang sah selain Mubes yang dilaksanakan di Batu Dua Tulehu.

"Kami anggap Mubes di Islamic Center itu Mubes abal-abal. Mereka ilegal," tandas Pelu ketika menghubungi Kabar Timur, Selasa (7/12).

Menurutnya, mereka yang memaksakan untuk menggelar Mubes di Islamic Center adalah mereka yang ingin memecahbela masyarakat jasirah Leihitu.

"Karena ada kepentingan terselubung, makanya mereka menghalalkan segala cara. Mereka tak fikir lagi jazirah ini mau kemana. Biar masyarakat jazirah terpecah, asal kepentingan mereka terealisasi. Ini provokator namanya," tegas Pelu.

Oleh karenanya itu, Praktisi hukum ini meminta kepada pihak kepolisian untuk segera bertindak tegas terhadap orang-orang yang melakukan kegiatan yang ilegal.

"Yang dilakukan itu Mubes Hena Hetu ke berapa? Khan aneh. Sebab Hena Hetu sampai terpilihnya Saleh Hurasan kemarin, berarti sudah empat orang. Pertama pak Ismail Titapele, kedua Mansyur Tuharea, ketiga Edwin Adrian Huwae dan sekarang Saleh Hurasan. Yang di Islamic Center itu ilegal dan in konstitusinal," tandasnya .

Bagi dia, Mubes bukan dilihat dari kehadiran siapa pejabat yang hadir. Tapi pertanyaan, apakah Mubes tersebut memiliki legal standing atau tidak.

"Gubernur hadir bukan persoalan. Tapi soalnya, apakah mereka punya legal standing ataukah tidak. Jika tidak, yang jelas ilegal," pungkasnya. (KTY)