Sekilas Info

48 CPNS Kemenag Jadi Pelaku Moderasi Beragama

ist

AMBON - Sebanyak 48 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku dan Maluku Utara diharapkan bisa mengambil peranan sebagai pelaku moderasi beragama. Puluhan CPNS ini mengikuti tahapan pelatihan dasar sebelum ditetapkan menjadi PNS.

“Para CPNS yang telah lolos dalam seleksi penerimaan tahun 2019 lalu di lingkungan Kemenag harus menjadi pelaku inti moderasi beragama. Setiap CPNS harus menjadi moderasi beragama di tengah-tengah gempuran intoleransi dan radikalisme,” kata Kepala Kanwil Kemenag Maluku, Fesal Musaad di Ambon, Selasa (10/9). 

Dijelaskannya, moderasi beragama merupakan program unggulan Kemenag yang terus dibahasakan melalui setiap momentum kegiatan keagamaan maupun kemasyarakatan. Konsep dasar membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap hidup dalam kedamaian dan kerukunan. 

“Untuk itu saya selalu tegaskan, kepada seluruh aparatur sipil negara Kemenag Maluku untuk bisa menjadi pelaku utama. Mengingat ada 48 CPNS yang masih dalam tahapan pendidikan dasar sebelum PNS, mereka ini diwajibkan menjadi pelaku moderasi beragama juga,” tegas Fesal.

Dikatakannya, lewat moderasi beragama diharapkan para CPNS tersebut mampu menjalankannya peran bukan hanya dalam ucapan, tapi dalam tindakan kepada masyarakat agar tidak ada pemahaman yang terkesan aneh atau menjadi bumerang bagi kehidupan beragama. 

“Tuntas soal komitmen keagamaan dan kebangsaan merupakan tujuan dari moderasi beragama. Sehingga peran agama bisa menjadi satu wujud untuk menjaga kedamaian, bukan untuk merusak persaudaraan antar umat beragama. Jadi ini sangat penting,” katanya mengingatkan. 

Menurutnya, komplikasi Indonesia sedang diuji. Di mana, sikap keberagaman yang ekstrem diekspresikan oleh kelompok orang atas nama agama, tidak hanya di media sosial, tetapi juga di jalanan.

Karena itu, kata Fesal, seluruh ASN juga CPNS Kemenag wajib menjewantahkan nilai-nilainya ke setiap masing-masing satuan kerja, sehingga ruhnya tetap melekat sepanjang dibutuhkannya. “Kita berharap moderasi beragama menjadi solusi dari mengungkapkan keberagaman yang bermasalah selama ini. Karena itu, moderasi beragama tidak berhenti saat ini, tetapi perlu dilembagakan secara permanen sehingga, selalu ada,” tutupnya. (MG5)

Penulis:

Baca Juga