KABARTIMURNEWS.COM, AMBON- Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Provinsi Maluku, sementara ini memproses usulan rencana strategis (Renstra) sekolah madrasah aman bencana.

“Kita juga sedang mengusulkan renstra baru untuk sekolah madrasah aman bencana,”ujar Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana, BPBD Provinsi Maluku, John Hursepuny kepada awak media, usai pertemuan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku, di kantor Gubernur Maluku pekan kemarin.

Dijelaskan, berbicara sekolah madrasah aman bencana ini artinya ada berbagai hal yang perlu diperhatikan diantaranya dari aspek stuktural yang berkaitan dengan fisik, dan aspek non stuktural berkaitan kapasitas komunitas sekolah dalam melakukan upaya kesiapsiagaan baik perencanaan sekolah menghadapai suatu ancaman.

Dimana hal ini berbeda dengan sekolah lain, begitu juga dengan perbedaan ancaman.

“Ini yang akan coba buat kedepan lebih komprehensif, tidak hanya sosialisasi tetapi kita menyiapkan komunitas sekolah untuk lebih tanggap bencana,”tuturnya.

Disinggung kapan pelaksanaannnya, kata Hursepuny di tahun 2021, namun itu pun harus memperhatikan kondisi anggaran.

“Renstra ini untuk program lima tahun kedepan, pelaksanaannya bisa di tahun 2021 sampai seterusnya,”ucapnya.

Terlepas dari hal tersebut, kata mantan Kepala Bagian Humas, Pemerintah provinsi Maluku, di Bidang Kesiapsiagaan Bencana tahun ini melakukan sosialisasi adaptasi perubahan iklim dan resiko bencana di dua daerah, yakni Sapaprua, Kabupaten Maluku Tengah, dan Namrole, Kabupaten Buru Selatan.

“Yang sudah kita lakukan di Saparua, sedangkan Namrole belum, apalagi sementara ini dilakukan rasionalisasi anggaran,”ujarnya.

Tujuan sosialisasi dari kegiatan ini, jelasnya untuk mengajak msyarakat memahami dengan kondisi tersebut, bisa mengurangi resiko bencana yang bisa terjadi.

“Artinya kondisi daerah kita, yang rawan bencana tetapi bgaimana masyarakat diharapkan bisa meminimalkan atau mengurangi akibat dari bencana yang terjadi.

ini yang seharusbnya terus dilakukan, cuma sayangnya tiap tahun dua kabupaten, tentu kita mengharapkan kabupaten/kota juga melakukan hal yang sama, tetapi dengan level yang berbeda mungkin di kecamatan atau desa, yang langsung berhubungan dengan masyarakat,”jelasnya. (RUZ)