KABARTIMURNEWS.COM, AMBON- Pemerintah Provinsi Maluku menargetkan di akhir masa jabatan Gubernur - Wakil Gubernur Maluku, Murad Ismail - Barnabas Orno, kemiskinan di Maluku harus harus turun antara 13,34 persen, dari saat ini 17,69 persen.

Untuk itu, setiap triwulan Pemprov Maluku mengagendakan untuk melakukan pertemuan bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan.

“Pertemuan hari ini, kita rapat dalam rangka penyamaan presepsi terkait dengan tim koordinasi percepatan penurunan kemiskinan Daerah Provinsi Provinsi Maluku, seiring dengan itu ada penyusunan RPJMD dan penyusunan renstra organisasi perangkat daerah (OPD),”ujar Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) provinsi Maluku, Djlaludin Salampessy, usai pertemuan bersama seluruh OPD di kantor Gubernur Maluku, Ambon pekan kemarin.

Menurutnya, dalam rapat tersebut semua OPD mensikronkan program-program percepatan penurunan kemiskinan sesuai arahan Gubernur, dari 17,69 per Maret 2019, diupayakan di tahun 2024 mencapai 13,34 persen.

“langkah-langkah strategis apa yang harus dibutuhkan, itu dibutuhkan kolaborasi program, sinergi program, dibutuhkan perhatian untuk setiap OPD baik provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga bergerak bersama, sehingga tidak parsial,”ucapnya.

Menurutnya, kedepan akan ada rapat evaluasi setiap tiga bulan, kemudian setiap semester atau enam bulan sekali, sehingga evaluasi kemiskinan dapat dilakukan agar target 2024 bisa terpenuhi.

Seperti halnya dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat-Pemerintah Desa, yang mengandeng Universitas Pattimura Ambon, untuk melihat basis data terpadu, apa saja persoalan kemiskinan ditingkat paling terbawah, setelah diintervensi dan diketahui, maka program diarahkan pada percepatan penurunan kemiskinan.

“OPD lain juga harus melakukan upaya-upaya dalam rangka penurunan kemiskinan seusia target Gubernur,”tandasnya. (RUZ)