KABARTIMURNEWS.COM, AMBON- Walaupun Kota Ambon telah meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) tingkat Pratama, namun penghargaan tersebut belum dapat menyelesaikan sejumlah persoalan terkait anak di kota ini.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Masyarakat Desa (DP3AMD) kota Ambon Rulien Purmiasa, mengatakan, penghargaan yang diterima Kota Ambon untuk pertama kalinya dari Pemerintah Pusat ini merupakan bentuk apresiasi kepada komitmen Pemerintah Kota Ambon yang peduli dengan persoalan anak.

“Sehingga penghargaan ini belum ada apa-apanya. Kita baru menuju layak anak.

Kita belum jadi kota layak anak yang sesungguhnya, karena kita masih dapat pengharagaan pratama,”kata Purmiasa kepada wartawan di Ambon, pekan lalu.

Lanjut Purmiasa mengatakan, karena untuk menjadi kota layak anak, kota ini harus melewati 4 stasi, pratama,madaya, mindya, utama baru kota layak anak.

“Jadi yang kita dapat ini pratama, jadi saya katakan tadi itu bentuk apresiasi terhadap komitmen pemerintah kota. Kita sudah melakukan deklarasi oleh walikota dan sudah ada perda penyelengaraan serta sudah ada kegiatan-kegiatan aksi yang dilakukan oleh berbagai OPD terkait,”ingat Purmiasa.

Purmiasa menyebutkan, kedepannya untuk menjadikan kota ini harus ada keterlibatan semua stakolder untuk mewujudkan Ambon sebagai KLA baik itu swasta, media dan melibatkan masyarakat.

“Kita berusaha agar mereka dapat menyadari perannya, karena KLA bukan hanya agenda emerimtah tapi itu agenda seluruh elemen masyarakat. Kita memang akan lakukan semacama rapat koordinasi,sosialisasi dengan beberapa elemen, swasta, media , pengusaha dan lembaga masyarakat,”tutur Purmiasa.

Sebab menurutnya, utuk menjadi kota layak anak di kota ini harus memiliki asosiasi perusahaan sahabat anak maupun asosiasi media sahabat anak.

Karena untuk menjadi KLA, ungkap purmiasa, disetiap pemeneuhan indikator dengan 403 pertanyaan. Selain itu, di setiap kloster ada tujuh pertanyaan kunci yakni kebijakan pemerintah, ketersediaan anggaran, kerjasama lintas opd, peran forum anak, peran dunia usaha, peran media , peran masyarakat disemua indikator dan prasyarat.

“Karena itu bukan tanggung jawab pemerintah saja , kalau semua diseratkan kepada pemerintah kita tidak akan jadi kota layak anak, itu harus semua berperan, lembaga masyarakat nya dan dunia usaha,” ungkap dia. (MG2)