KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Saban Pemilu Legislatif (Pileg), Partai Golkar kerap menjadi langganan satu kursi DPR RI, Dapil Maluku. Kali ini, kursi langganan Golkar hilang. Dua Ketua DPD Golkar dituding dalangnya. Kok bisa?
Gagalnya partai berlambang “beringin” meraih satu kursi DPR RI, pada Pileg 17 April 2019, dialamatkan kepada Ketua DPD Golkar Kota Ambon, Richard Louhenapessy dan Ketua DPD Golkar Kabupaten Seram Bagian Timur, Abdul Mukti Keliobas.
Tudingan tersebut dilontarkan, Ketua OKK DPD Partai Golkar Maluku, Richard Rahakbauw, kepada wartawan, Senin, kemarin, menyusul hasil rekapitulasi suara, dari empat kursi DPR RI, dipastikan tak ada perwakilan dari Partai Golkar. Dalam rekapitulasi suara untuk kursi DPR RI, Golkar berada diurutan ke lima.
Letakan kesalahan hingga Golkar gagal meraih satu kursi DPR RI, kata Rahakbauw, masih ada Ketua DPD II Golkar, yang tidak bekerja untuk kepentingan partai dan mereka memilih bekerja sebagai mesin pemenangan partai lain.
“Ketua DPD Golkar Kota Ambon, Richard Louhenapessy dan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten SBT Mukti Keliobas harus dievaluasi. Bukan Pak Said Assagaff dan pak Edison Betaubun. Sebab, mereka berdua (Richard dan Mukti) tidak memberikan kontribusi apa-apa untuk Partai Golkar,” kata Richard Raghakbauw.
Menurutnya, ketika keduanya tidak memberikan kontribusi apa-apa untuk Golkar di Pileg, 17 April 2019, lalu menjadi bukti nyata dengan tidak adanya ketrwakilan satu kursi DPR RI, untuk Partai Golkar. “Artinya, keduanya kader yang juga Ketua DPD ini tidak bekerja maksimal. Buktinya suara Golkar untuk untuk kursi DPR RI, pada Dapil Kota Ambon dan Seram Timur jadinya tidak signifikan,” urainya.
Rahakbauw menyesalkan, sikap Ketua DPD Golkar Kota Ambon. Menurutnya, dua kali maju sebagai Walikota Ambon, DPP Partai Golkar memberikan rekomendasi gratis untuk bertanding. Namun setelah terpilih, perhatiannya ke Partai Golkar tidak sesuai dengan apa yang DPD Golkar Maluku harapkan.
Louhenapessy yang kini menjabat Walikota Ambon belum mampu memberikan yang terbaik untuk partai Golkar. Malah, walikota dua periode itu gagal memperjuangkan kepentingan partai. “Partai Golkar rebut kursi pimpinan DPRD Kota Ambon, bukan atas kerja keras Pak Louhenapessy. Tapi, itu berkat kerja pribadi masing-masing calon. Pak Louhenapessy belum mampu memberikan yang terbaik untuk partai Golkar Maluku,” tandasnya.
Begitu Bupati SBT, Mukti Keliobas. Kinerja mengangkat derajat partai Golkar belum terlihat. Buktinya, SBT tidak mampu mewakilkan kader Partai Golkar di DPRD Maluku. “Saya boleh katakan Pemilu kali ini kita gagal di Kabupaten SBT. Ini akibat perhatian ketua DPD Partai Golkar setempat yang tidak berpengaruh di masyarakat,” paparnya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku ini mengaku, dirinya akan melaporkan masalah ini secara resmi langsung ke DPP Partai Golkar di Jakarta. Kemudian meminta agar kedepan yang ditunjuk sebagai ketua DPD II Partai Golkar jangan lagi Walikota/Bupati yang hanya mementingkan pribadi sendiri.
“Saya akan minta DPP Partai Golkar untuk tempatkan orang yang bisa berjuang untuk kepentingan rakyat dan partai. Jangan lagi seperti Louhenapessy dan Keliobas yang tidak berkontribusi untuk partai,” tegasnya.
Ditambahkan, Partai Golkar Maluku akan melakukan evaluasi secara keseluruhan. Orang-orang yang tidak bekerja untuk partai akan diupayakan untuk secepatnya dicopot dari kader partai.
SALAH ALAMAT
