KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Saban Pemilu Legislatif (Pileg), Partai Golkar kerap menjadi langganan satu kursi DPR RI, Dapil Maluku. Kali ini, kursi langganan Golkar hilang. Dua Ketua DPD Golkar dituding dalangnya. Kok bisa?

Gagalnya partai berlambang “beringin” meraih satu kursi DPR RI, pada Pileg 17 April 2019, dialamatkan kepada Ketua DPD Golkar Kota Ambon, Richard Louhenapessy dan Ketua DPD Golkar Kabupaten Seram Bagian Timur, Abdul Mukti Keliobas.

Tudingan tersebut dilontarkan, Ketua OKK DPD Partai Golkar Maluku, Richard Rahakbauw, kepada wartawan, Senin, kemarin, menyusul hasil rekapitulasi suara, dari empat kursi DPR RI, dipastikan tak ada perwakilan dari Partai Golkar. Dalam rekapitulasi suara untuk kursi DPR RI, Golkar berada diurutan ke lima.

Letakan kesalahan hingga Golkar gagal meraih satu kursi DPR RI, kata Rahakbauw, masih ada Ketua DPD II Golkar, yang tidak bekerja untuk kepentingan partai dan mereka memilih bekerja sebagai mesin pemenangan partai lain.

“Ketua DPD Golkar Kota Ambon, Richard Louhenapessy dan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten SBT Mukti Keliobas harus dievaluasi. Bukan Pak Said Assagaff dan pak Edison Betaubun. Sebab, mereka berdua (Richard dan Mukti) tidak memberikan kontribusi apa-apa untuk Partai Golkar,” kata Richard Raghakbauw.

Menurutnya, ketika keduanya tidak memberikan kontribusi apa-apa untuk Golkar di Pileg, 17 April 2019, lalu menjadi bukti nyata dengan tidak adanya ketrwakilan satu kursi DPR RI, untuk Partai Golkar. “Artinya, keduanya kader yang juga Ketua DPD ini tidak bekerja maksimal. Buktinya suara Golkar untuk untuk kursi DPR RI, pada Dapil Kota Ambon dan Seram Timur jadinya tidak signifikan,” urainya.

Rahakbauw menyesalkan, sikap Ketua DPD Golkar Kota Ambon. Menurutnya, dua kali maju sebagai Walikota Ambon, DPP Partai Golkar memberikan rekomendasi gratis untuk bertanding. Namun setelah terpilih, perhatiannya ke Partai Golkar tidak sesuai dengan apa yang DPD Golkar Maluku harapkan.

Louhenapessy yang kini menjabat Walikota Ambon belum mampu memberikan yang terbaik untuk partai Golkar. Malah, walikota dua periode itu gagal memperjuangkan kepentingan partai. “Partai Golkar rebut kursi pimpinan DPRD Kota Ambon, bukan atas kerja keras Pak Louhenapessy. Tapi, itu berkat kerja pribadi masing-masing calon. Pak Louhenapessy belum mampu memberikan yang terbaik untuk partai Golkar Maluku,” tandasnya.

Begitu Bupati SBT, Mukti Keliobas. Kinerja mengangkat derajat partai Golkar belum terlihat. Buktinya, SBT tidak mampu mewakilkan kader Partai Golkar di DPRD Maluku. “Saya boleh katakan Pemilu kali ini kita gagal di Kabupaten SBT. Ini akibat perhatian ketua DPD Partai Golkar setempat yang tidak berpengaruh di masyarakat,” paparnya.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku ini mengaku, dirinya akan melaporkan masalah ini secara resmi langsung ke DPP Partai Golkar di Jakarta. Kemudian meminta agar kedepan yang ditunjuk sebagai ketua DPD II Partai Golkar jangan lagi Walikota/Bupati yang hanya mementingkan pribadi sendiri.

“Saya akan minta DPP Partai Golkar untuk tempatkan orang yang bisa berjuang untuk kepentingan rakyat dan partai. Jangan lagi seperti Louhenapessy dan Keliobas yang tidak berkontribusi untuk partai,” tegasnya.

Ditambahkan, Partai Golkar Maluku akan melakukan evaluasi secara keseluruhan. Orang-orang yang tidak bekerja untuk partai akan diupayakan untuk secepatnya dicopot dari kader partai.

SALAH ALAMAT

Slamet Kilian, salah satu politisi Partai Golkar Seram Timur balik mengkritisi Ketua OKK Partai Golkar Maluku, Richard Rahakbauw, yang menuding Bupati Seram Timur, Abdul Mukti Keliobas, sebagai salah satu dalang gagalnya Partai Golkar meraih kursi DPR RI, merupakan tudingan yang salah alamat dan perlu introspeksi.

“Sebagai Kader Partai Golkar, mesti malu kepada Abdul Mukti Keliobas. Pak Mukti kader Golkar tulen membesarkan partai ini, sejak Seram Bagian Timur dimekarkan jadi Kabupaten. Biliau menjabat sebagai Ketua DPD II Golkar Kabupaten SBT. Dua kali biliau (Mukti), maju sebagai Calon Bupati, hingga menjadi Bupati SBT saat ini, Golkar tidak pernah memberikan rekomendasi,” kata Slamet.

Olehnya itu, lanjut Slamet, tudingan Richard Rahakbauw yang menyalahkan Bupati Mukti, sebagai dalang hilangnya kursi DPR RI dari Dapil Maluku, pada Pileg 17 April 2019, tidak tepat disalahkan kepada Mukti, bila mereka (para petinggi), Golkar, mulai dari DPD Golkar Maluku hingga DPP Partai kembali mengulang rekam jejak rekomendasi Partai Golkar pada dua kali Pilkada di Seram Bagian Timur (SBT).

“Ketika dua kali rekomendasi dalam dua kali Pilkada di Seram Bagian Timur (SBT), Ketua DPD II Golkar Seram Timur Abdul Mukti Keliobas tidak direkomendasi Golkar, suara DPD Golkar Maluku dan suara Caleg sebagai petinggi DPP Golkar itu dimana? Kenapa kalian tidak bersuara dan memprotes itu. Kenapa baru sekarang Ketua DPD II Golkar Seram Bagian Timur disalahkan,” tanya Slamet Kelian.

Untuk itu, dia meminta Ketua OKK Partai Golkar Maluku, untuk tidak mencari kambing hitam atas gagalnya Golkar meraih kursi DPR RI. “Jangan mencari kambing hitam. Mari kita introspeksi diri dan partai kedepan. Itu yang penting. Sehingga kedepan tidak ada lagi yang dikorban,” tutupnya.

APRESIASI PDIP

Disisi lain, Richard Rahakbauw mengapresiasi PDIP yang menempatkan diri sebagai pemenang di DPRD Maluku. PDIP berhasil mempertahankan kursi ketua DPRD Maluku dengan mewakilkan tujuh kursi di parlemen Karang Panjang Ambon.

“PDIP punya konsolidasi yang baik hingg mereka mampu mempertahankan kursi ketua DPRD Maluku. Ini kerja yang luar biasa dan kami Partai Golkar legowo dan mengucapkan selamat untuk PDIP,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Maluku itu mengatakan, untuk merebut kursi ketua DPRD Maluku, konsolidasi Partai Golkar belum sebagus yang dimiliki PDIP. Hal itu bisa dilihat dari jumlah kursi yang ada. “Meski sama-sama partai yang besar, tapi konsolidasi PDIP luar biasa. Saya apresiasi kinerja mereka,”ujarnya.

Meski demikian, Partai Golkar akan terus bekerja sehingga pada tahun mendatang, Partai Golkar bisa menduduki jabatan kursi ketua DPRD Maluku. “Ini pelajaran untuk menjadi bahan evaluasi kita kedepan. Tentunya kita terus berjuang agar suatu ketika kursi ketua DPRD Maluku bisa dipegang Partai Golkar,”paparnya.

Dia mengaku, Partai Golkar masih menempatkan posisi sebagai wakil ketua DPRD Maluku karena mengisi enam kursi di DPRD Maluku. Dua kursi dari Dapil Buru, satu kursi dari Kota Ambon, satu kursi dari Kabupaten Maluku Tengah, satu kursi dari Kabupaten Maluku Tenggara dan satu kursi dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

“Kita hanya gagal di Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Seram Bagian Timur. Tapi dengan perolehan enam suara ini, menempatkan Golkar pada posisi wakil ketua I di DPRD Maluku,” jelasnya. (Mg3)