Gunung Botak Bakal Dikelola Pempus

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Tambang emas Gunung Botak di Kabupaten Buru yang telah ditutup dan bersih dari aktivitas penambang emas tanpa izin (Peti) akan dikelola Pemerintah Pusat (Pempus), melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pengambil alihan pengelolaan Gunung Botak oleh BUMN lebih memperhatikan aspek kelestarian lingkungan yang kini mulai ditata kembali dari dampak kerusakan, akibat limbah bahan beracun dan berbahaya (B3).

“Untuk mengelola Gunung Botak aspek kelestarian lingkungan penting diperhatikan,” ungkap Deputi Kementerian Koordinator Maritim, Nurdin Jamaluddin kepada awak media di Gunung Botak, Selasa (26/3).

Jamaluddin melakukan pemantauan bersama tim yang terdiri dari Kementerian Polhukam, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, ESDM, dan dua BUMN, yakni PT. Timah dan Antam. Dalam kunjungan itu, tim ini didampingi Kapolda Maluku Irjen Pol. Royke Lumowa bersama jajaran.

“Berdasarkan informasi yang diperoleh di sini pernah ada kurang lebih 15 ribu penambang emas ilegal. Satu sisi dengan mereka menambang emas pemerintah tidak mendapatkan manfaat ekonomi apa-apa,” kata Jamaluddin.

Menurutnya, sepanjang pengamatan tim gabungan menuju kawasan tambang emas Gunung Botak, dampak ekonomi dalam proses penambangan selama ini tidak terlihat.

“Kita lihat sepanjang jalan sampai di sini tidak terlihat pembangunan berarti bagi masyarakat semua. Namun dibalik itu semua, penggunaan zat zat kimia berbahaya adalah perhatian pemerintah yang paling penting,” jelasnya.

Jamaluddin mengatakan, wilayah pulau Buru kecil dan berada di tengah perairan laut Banda. Daya dukungnya terbatas sehingga pencemaran lingkungan harus bisa dikendalikan.

Sejak keluarnya minamata convention yang diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undanag-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang pengurangan penggunaan merkuri, kata dia, sudah tidak boleh lagi menggunakan bahan bahan kimia dalam pertambangan emas.

Untuk upaya pemerintah yang ditangani oleh Kapolda dinilai telah membuahkan hasil yang sangat baik. “Pak Kapolda beserta jajarannya didukung oleh Pemda sudah berhasil menutup sama sekali kegiatan penambangan emas tanpa izin di Gunung Botak,” ujarnya.

Menurutnya, poin penting kedatangan tim gabungan ke Gunung Botak setelah penindakan penegakan hukum, dan pengelolaan isu-isu sosial, adalah apa yang akan dilakukan di kawasan tersebut.

“Dengan adanya sumber daya alam hendaklah dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kemaslahatan masyarakat luas. Keberadaan emas di kawasan ini sebaiknya tidak kita naifkan, kita kelola dengan baik agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegas Jamaluddin.

Pengelolaan yang baik seharusnya melalui satu mekanisme tata kelola penambangan yang profesional. Untuk itu, pemerintah sedang memikirkan opsi untuk memberikan hak pengelolaan emas di Gunung Botak dan sekitarnya kepada perusahaan yang memang sudah berpengalaman dengan reputasi yang baik, dan juga mengikutsertakan masyarakat luas.

Terobosan penting sedang diupayakan adalah agar masyarakat yang pernah merasakan manfaat keberadaan emas di kawasan ini, tidak hilang begitu saja. Sehingga diupayakan korporasi atau badan usaha  yang mempunyai hak pengelolaan, tidak hanya sumber daya emasnya, tapi pengelolaan kawasan.

“Artinya akan melibatkan masyarakat setempat. Itu regulasinya sudah ada, tinggal kita upayakan melengkapi regulasi yang ada dan saat ini kita membahasnya kira-kira akan menjadi Ijin Usaha Penambangan Khusus (IUPK). Akan kita tambahkan dengan aspek-aspek pengelolaan kawasan, lingkungan serta pelibatan masyarakat,” jelasnya.

Kemenko Maritim, lanjut Jamaluddin, akan berkoordinasi dengan bidang energi dari SDM, dan kemenkopolhukam, untuk isu-isu aspek keamanan dan politik.

“Dalam kunjungan kerja kali ini kami memboyong PT Antam dan PT Timah untuk melihat kondisi di sini seperti apa. Kita akan mengusulkan agar ESDM mempertimbangkan untuk menugaskan salah satu dari BUMN tambang itu mengenal sumber daya alam dan kawasan ini,” kata dia. (CR1)