KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku mencatat, inflasi Provinsi Maluku bulan Februari 2019 secara bulanan meningkat, namun masih berada pada sasaran inflasi.

“Inflasi Provinsi Maluku pada Februari 2019 tercatat sebesar 0,41 persen (month to month/mtm) atau sebesar 2,87 persen (year on year/yoy)berada pada sasaran target Tim pengedalian inflasi daerah (TPID) Maluku sebesar 3,5 persen kurang lebih satu persen,” kata Ketua Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Andy Setyo Biwado di Ambon, kemarin.

Tekanan inflasi Maluku bulan Februari 2019 sedikit meningkat dibanding inflasi pada Januari 2019 yang sebesar 0,35 persen (mtm) atau 3,11 persen (yoy).

Meningkatnya tekanan bulan Februari antara lain disebabkan oleh meningkatnya tekanan inflasi kelompok bahan makanan, utamanya subkelompok ikan segar. “Inflasi sub kelompok ikan segar meningkat dari 1,65 persen (mtm) menjadi 1.93 persen (mtm), seiring dengan mulai meningkatnya curah hujan di wilayah perairan Maluku yang memicu tingginya gelombang laut,” ujarnya.

Selain itu meningkatnya tekanan inflasi pada kelompok bahan makanan juga disebabkan oleh subkelompok sayur-sayuran, utamanya sayuran yang didatangkan dari luar daerah Maluku seperti tomat sayur dan sawi hijau.

Kenaikan tersebut sudah terjadi di sentra produksi sayur di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Namun demikian, inflasi kelompok bahan makanan masih dapat tertahan oleh menurunnya tekanan subkelompok bumbu-bumbuan dari sebelumnya inflasi 0,35 persen (mtm) mernjadi deflasi 3,62 persen (mtm), utamanya pada komoditas cabai rawit dan lemon.

Sementara itu,inflasi bulan Februari di Maluku tertahan oleh menurunnya tekanan inflasi pada kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

Inflasi kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan menurun dari 0,51 persen (mtm) menjadi deflasi 0,59 persen (mtm), utamanya disebabkan oleh harga tiket angkutan udara yang mulai turun dari 3,33 persen pada Januari (mtm)menjadi deflasi 1,66 persen (mtm) pada Februari.

Hal tersebut dikarenakan beberapa maskapai yang mulai menurunkan harga tiket sejalan dengan arahan Presiden.
Meskipun sudah mulai turun, namun harga tiket pesawat saat ini masih lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, sehingga harga tiket angkutan udara masih memberikan tekanan inflasi secara tahunan (yoy).

Menurunnya tekanan inflasi pada kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuanganjuga disebabkan oleh menurunnya harga BBM non subsidi pada bulan Februari.

Harga BBM jenis pertamax dan pertalite masing-masing turun dari Rp10.600 dan Rp8.000 pada bulan Januari menjadi Rp10.400 dan Rp7.850 pada bulan Februari.

Inflasi Maluku pada Februari 2019juga masih tertahan oleh menurunnya inflasi kelompok sandang. Hal tersebut seiring dengan menurunnya permintaanterhadap pakaian wanita dan pakian anak-anak karena musim liburan yang telah berakhir.

Selain itu, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar juga turut menahan laju inflasi Maluku pada bulan Februari, dengan mencatatkan deflasi sebesar 0,04 persen (mtm), utamanya pada komoditas bahan bangunan seperti batu bata dan kayu lapis.

Dalam upaya menjaga agar inflasi Maluku tetap terkendali, TPID Maluku telah melakukan beberapa upaya pengendalian.

Pada Februari, telah dilakukan rapat KoordinasiTPID Provinsi Maluku dengan fokus pembahasan pada evaluasi inflasi Maluku tahun 2018 dan perencanaan program pengendalian inflasi tahun 2019.

Disamping itu, Bulog Divre Maluku-Maluku Utara juga secara konsisten melakukan operasi pasar cadangan beras pemerintah (CBP). “Bulog memastikan pasokan beras di wilayah Malukusangat mencukupidan setara dengan tiga bulan konsumsi.

Sinergi TPID Malukudan Satgas Pangan dalam melaksanakan inspeksi harga dan pasokan bahan makanan di pasar turut mendukung stabilitas harga. Selanjutnyasebagai uapaya peningkatan kapasitas terutama untuk menginspirasi program-program inovasi,TPID Malukutelah melakukan program studi tiru ke TPID Sumatra Barat pada minggu ke-tiga Februari 2019.

Sementara itu sebagai upaya pengendalian harga ikan segar di Kota Ambon Dinas Kelauatan dan Perikanan Kota Ambon Sedang menyusun Perdayang mengatur proses pelelangan ikan.

Inflasi Maluku pada tahun 2019 diperkirakan akan berada pada level yang rendah dan stabil serta berada pada sasaran inflasi sebesar 3,5 persen kurang lebihsatu persen (yoy).

Kantor Perwakilan BI Maluku senantiasa berkoordinasi dan bersinergidengan pempro Maluku dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Maluku, TPID Provinsi Maluku, kota dan kabupaten, Komisi pengawas persaingan usaha (KPPU), Satgas pangan dan pihak terkait lain untuk mengendalikan harga.

Adapun strategi pengendalian inflasi di Maluku difokuskan pada kebijkana 4K, yakni keterjangkauan harga,ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. (AN/KT)