Sekilas Info

Sembilan Satker di Maluku Peroleh Apresiasi Pengelolaan APBN 2018

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Sebanyak sembilan satuan kerja (Satker) terbaik dari Kementerian/Lembaga di Provinsi Maluku menerima penghargaan atas prestasinya dalam mengelola belanja APBN selama tahun 2018.

Sembilan Satker ini menyisihkan 456 Satker Kementerian/Lembaga dari total 465 Satker di Maluku.

Penghargaan diserahkan oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Sudarmanto pada Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2018 di aula Kanwil DJPb Maluku, Kota Ambon, Rabu (30/1).

Rakor dihadiri oleh 112 Satker Pemerintah Pusat dan SKPD pengelola dana APBN di Provinsi Maluku.

Sudarmanto mengapresiasi kinerja penyerapan anggaran belanja APBN di Provinsi Maluku selama tahun anggaran 2018 yang mencapai Rp. 10,67 triliun atau 94,19 persen dari total anggaran sebesar Rp10,33 triliun. Jumlah tersebut melebihi target nasional sebesar 90 persen.

Dia berpesan agar para kuasa pengguna anggaran (KPA) lebih meningkatkan prestasi di masa mendatang melalui implementasi langkah-langkah strategis pengelolaan anggaran, antara lain: pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran yang baik, efektivitas revisi anggaran, ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak, tidak menunda proses pembayaran, meningkatkan akurasi rencana penarikan dana, pengelolaan uang persediaan, serta antisipasi dan penyelesaian pagu minus.

Penghargaan diberikan kepada sembilan Satker yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu Pagu Besar (di atas Rp. 90 miliar), Pagu Sedang (antara Rp. 30 miliar-Rp. 90 miliar), dan Pagu Kecil (dibawah Rp. 30 miliar).

Tiga Satker penerima penghargaan untuk kategori Pagu Besar adalah, Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Maluku, Distrik Navigasi Ambon dan IAIN Ambon.

Tiga Satker penerima penghargaan untuk kategori Pagu Sedang adalah Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Ambon, Pangkalan PSDKP Tual dan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

Tiga penerima penghargaan untuk kategori Pagu Kecil, yani Balai Pengawasan Obat dan Makanan Ambon, KPU Kepulauan Aru dan Kantor Pertanahan Maluku Tenggara Barat.

Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPb Provinsi Maluku, Burhani AS pada sesi pemaparan materi mengatakan, kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2018 diukur berdasarkan 12 indikator kinerja, yaitu Pengelolaan UP, Penyampaian Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Revisi DIPA, Akurasi Halaman III DIPA, LPJ Bendahara, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Kesalahan SPM, Renkas, Dispensasi SPM, dan Pagu Minus.

12 indikator kinerja dimaksud harus menjadi pedoman satker dalam mengelola belanja secara efektif, efisien dan mempertanggungjawabkan secara akuntabel.

KPA Satker BPOM Ambon, Hariani selaku penerima penghargaan dalam testimoninya mengucapkan terima kasih telah diberikan apresiasi atas kinerja pelaksanaan anggaran BPOM Ambon di tahun anggaran 2018.

Prestasi ini kata dia, tentunya tidak akan tercapai tanpa bantuan dan layanan dari KPPN dan Kanwil DJPb Provinsi Maluku yang cepat dan tanggap di dalam melayani satker.

Misalnya, apabila BPOM berkonsultasi lewat telepon maka pertanyaan tersebut direspon dan ditanggapi dengan baik. Begitupun dengan KPPN yang membantu proses pencairan anggaran dengan baik dan lancar.

Selanjutnya, Hariani berpesan bahwa sebagai KPA harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, secara rutin melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan agar bisa tepat waktu sesuai dengan yang telah direncanakan.

Pada sesi tanya jawab, pertanyaan dari tiga peserta terkait revisi anggaran, antara lain perlu tidaknya rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA direvisi setiap bulan, persentase anggaran yang dapat direvisi, dan biaya tiket airline yang sudah melebihi standar biaya masukan tahun 2019.

Menanggapi hal tersebut, Burhani AS menyatakan bahwa sesuai ketentuan revisi DIPA dapat direvisi maksimal sekali dalam satu triwulan sehingga sepatutnya satker dapat merencanakan revisi DIPA dengan seefektif dan seefisien mungkin. Kemudian, untuk jumlah anggaran suatu output yang dapat digeser ke output lain adalah maksimal 10 persen dari pagu anggaran output yang akan direvisi.

Terkait, biaya tiket airline yang melebihi ketentuan standar biaya, pada prinsipnya ketentuan standar biaya mengenai tiket airline itu bersifat estimasi sehingga masih dapat dilampaui berdasarkan kondisi riilnya.

Mengingat ada batasan revisi anggaran terhadap perjalanan dinas, honor kegiatan dan paket meeting, sepatutnya satker dapat mengambil langkah-langkah penyesuaian, semisal mengurangi frekuensi perjalanan dinas dan rapat konsinyering, membatasi atau mengurangi volume pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas. (RUZ)

Penulis:

Baca Juga