KABARTIMURNEWS.COM, MALUT - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) menyatakan telah memperjuangkan kenaikan harga kopra di tingkat petani setempat dengan berbagai solusi.

Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba, di Ternate, Selasa, menyatakan pihaknya terus berupaya agar harga kopra segera naik dengan menggandeng berbagai investor, sehingga petani kopra segera mungkin menikmati harga kopra sesuai yang diharapkan.

Dia menegaskan sebagai gubernur akan segera mengatasi turunnya harga kopra, sehingga harus ada kejelasan, meskipun kebijakan intervensi harga kopra sedikit terlambat.

"Saya menyadari penyelesaian sedikit terlambat, tetapi pemprov akan berupaya dengan berbagai macam cara, salah satu mendatangkan investor melatih masyarakat tidak hanya membuat kopra saja," katanya.

Selain itu, Pemprov Malut mempromosikan berbagai komoditi kelapa yang bisa dikembangkan di berbagai negara seperti Dubai, karena mereka sangat tertarik membeli buah kelapa untuk dijadikan produk yang bermanfaat dan ini merupakan satu peluang untuk masyarakat tidak terlalu bergantung dengan kopra namun bisa memanfaatkan buah kelapa bisa lebih bernilai ekonomi.

"Saya sampai jadi gubernur diawali menjadi petani dan ini menjadi secara bersama, sehingga melalui instansi teknis seperti pertanian, Disperindag dan Pangan mereka harus menyiapkan mesin produksi di setiap kecamatan atau desa," katanya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Malut Ishak Naser di tempat terpisah menyatakan pemprov sebenarnya tidak serius dan lambat dalam merespons harga kopra, menyusul belum naiknya harga komoditi itu di pasaran.

Ishak Naser mengatakan hingga saat ini harga kopra masih bertahan di kisaran Rp3.000 hingga Rp3.500 lebih per kilogram, karena pemprov tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk mengurai masalah harga kopra yang membuat petani kelapa menjerit.

Bahkan, pihaknya menuding Pemprov Malut yang lamban tersebut patut dipertanyakan, sebab, sejak harga kopra terjun bebas belum ada langkah atau solusi pemprov yang konkret untuk menyelesaikan masalah para petani kelapa tersebut.

"Pemprov tidak punya skema atasi harga kopra, lihat saja, SK tim penyelesaiannya harga kopra sampai saat ini belum diterbitkan," ujarnya.

Bahkan, DPRD sudah berulangkali mendorong kepada pemprov agar menyelesaikan masalah harga kopra dan dalam APBD induk 2019 yang saat ini dievaluasi Banggar DPRD, ada penganggaran khusus untuk penyelesaian harga kopra, termasuk mendorong industri pengolahan kelapa, katanya. (AN/KT)