Bareskrim Usut Skandal Izin BPS di Gunung Botak

Utama

Pemkab MTB Terima Penghargaan

badge-check


Pemkab MTB Terima Penghargaan Perbesar

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) mendapat penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai Kabupaten peduli hak asasi manusia (HAM) Tahun 2017.

Penghargaan ini diberikan secara simbolis oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla kepada Bupati MTB, Petrus Fatlolon, di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, Selasa kemarin, kata Fatlolon saat berikan keterangan pers di Ambon, Kamis (13/12).

Atas pencapaian prestasi di bidang HAM tersebut , Fatlolon menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Tanimbar, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Maluku maupun Pemrintah Pusat dalam hal ini Kementerian hukum dan HAM RI yang telah memberikan dukungan kepada Pemda MTB sehingga dalam pelaksanaan tugas sebagai Bupati di tahun pertama, bisa mendapat penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM atas nama Presiden khususnya di bidang Hak Asasi Manusia.

“Karena itu, saya patut menyampaikan terima kasih kepada masyarakat, pemerintah provinsi dan pusat yang telah menilai secara objektif kabupaten MTB khususnya dari aspek pelaksanaan HAM,”ujarnya.

Dijelaskannya, kriteria dalam penilaian untuk mendapatkan penghargaan bukan hanya yang berkaitan dengan person, tetapi ada beberapa penilaian untuk suatu daerah ditetapkan sebagai Kabupaten peduli HAM, yaitu hak dasar masayarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan, hak dasar masyarakat untuk mendapat pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas masalah kependudukan seperti dokumen kependudukan yang diberikan secara layak, demikian juga lingkungan.

“Jadi bukan saja terkait person, tapi berkaitan layanan publik seperti hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak dapatkan pelayanan kesehatan layak, hak khusus untuk perempuan dan anak, hak untuk mendapatkan kesempatan kerja, hak berdemokrasi secara luas dan itu sudah kita wujudkan sehingga Kabupaten MTB masuk dalam kategori kabupaten yang layak mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM,”tandasnya. (RUZ)

Tinggalkan Balasan

Baca Juga

Maluku-Ditjen SDA Perkuat Infrastruktur Air dan Ketahanan Kepulauan

13 Mei 2026 - 02:47 WIT

15 WNA China di Gunung Botak Maluku Terancam Dideportasi

13 Mei 2026 - 02:41 WIT

Dua WNA Pendaki Gunung Dukono Malut Ditemukan Meninggal Dunia

11 Mei 2026 - 02:44 WIT

Skandal Seragam Bank Maluku Rp17 Miliar: Bidik Tersangkan, Jaksa Kejar Pernyataan 250 Pegawai

8 Mei 2026 - 07:16 WIT

Korupsi PT Dok Waiame Ambon, Wilis Ayu Lestari dan Rekan Digarap Jaksa

8 Mei 2026 - 06:55 WIT

Trending di Maluku