KABARTIMURNEWS.COM, LANGGUR – Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Kabupaten Maluku Tenggara mengalami peningkatan yang cukup baik, namun masih terdapat satu kendala, yakni jaringan internet.
Demikian disampaikan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku Bambang Hermanto pada Focus Group Discussion (FGD) penyusunan road map ohoi wisata Kabupaten Malra di aula kantor bupati, belum lama ini.
Menurutnya dengan jaringan komunikasi internet yang lancar dapat melayani transaksi keuangan masyarakat seperti tarik tunai, bayar angsuran dan sebagainya.
Olehnya itu, Pemerintah Kabupaten Malra agar mendukung program asuransi pariwisata karena sangat penting untuk meningkatkan image serta reputasi citra pariwisata di daerah itu.
Ia berharap, melalui FGD ini, masukan dari masyarakat untuk mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan wawasan dan pemahaman stakeholder dan para pelaku bisnis di sektor home industri dan pariwisata mengenai dampak ekonomi pengembangan masing-masing sektor.
TPKAD Kabupaten Malra dibentuk melaui Surat Keputusan Bupati Nomor 185 Tahun 2017, dengan tujuan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan akses keuangan masyarakat.
TPAKD adalah forum koordinasi instansi dan stakeholder terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
Salah satu program kerja TPAKD Kabupaten Malra adalah pengembangan ohoi wisata. Pengembangan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian outreach program pengembangan ohoi wisata sejak 2017. Dimulai dengan sosialisasi kepada seluruh pimpinan pengurus Badan Usaha Milik ohoi atau desa yang bergerak di sektor wisata dan perikanan serta pejabat ohoi.
Difokuskan menjadi 5 ohoi untuk pengembangan wisata yang telah dianalisa dan dilaporkan dalam FGD dengan lembaga terkait. “Kelima ohoi tersebut adalah Ohoililir, Ohoi Rumadan, Ohoi Rewav, Ohoi Dertawun dan Ohoi Wab,” sebut Bambang.
Sebelumnya TPAKD, OJK menyampaikan pemaparan mengenai pengelolaan anggaran dana desa untuk pengembangan sektor wisata di masing-masing ohoi. (KTL)
