KABARTIMURNEWS.COM,AMBON – Tidak hanya dugaan korupsi yang dituduhkan ke Bupati MTB, Petrus Fatlolon. Orang nomor satu di kabupaten berjuluk Duan Lolat itu juga diterpa isu dugaan hutang miliaran rupiah di Pilkada MTB tahun 2017.
BUPATI dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Petrus Fatlolon– Agustinus Utualy resmi dilantik oleh gubernur Maluku pada 22 Mei 2017. Setelah hampir 1,5 tahun memimpin MTB, cerita tak sedap menerpa Petrus Fatlolon.
Bekas wakil Ketua DPRD Kota Sorong itu disebut-sebut diduga meninggalkan hutang yang nilainya fantastis mencapai Rp 34 miliar. Hutang itu diduga untuk modal politiknya di Pilkada MTB 2017. Setelah terpilih, mantan ketua DPC Partai Demokrat Kota Sorong itu wajib melunasi hutang tersebut.
Informasi yang diperoleh Kabar Timur, pinjaman dana politik untuk merebut kursi MTB 1 itu diperoleh Fatlolon dari sejumlah pengusaha di Papua Barat dan Maluku. Padahal ketika maju di kontestasi pilkada MTB, santer terdengar Fatlolon memiliki kekayaan berlimpah. Selain sebagai politisi, Fatlolon “dicap” sebagai pengusaha BBM di Provinsi Papua dan Papua Barat. Karena itu, kekayaannya mengalahkan rivalnya yang bertarung di Pilkada MTB.
Kini Fatlolon dibuat “pusing” karena harus melunasi hutangnya. Untuk membayar hutang, Fatlolon mencicilnya setiap bulan selama masa pemerintahannya 2017-2022. Tiap bulan Fatlolon wajib mencicil sebanyak ratusan juta rupiah. Diduga anggaran Pemkab MTB menjadi “korban” untuk membayar hutang tersebut.
Lalu apa komentar Fatlolon dengan isu hutang puluhan miliar itu? Sambil tertawa Bupati menantang siapapun untuk menunjukkan bukti dirinya berhutang untuk digunakan di Pilkada MTB. “Kalau ada bukti, segera saya ganti. Siapa orangnya sebutkan saja karena saya merasa tidak ada pinjaman. Itu fitnah itu, itu fitnah itu,” klaim bupati yang dikonfirmasi Kabar Timur, Minggu (21/10) malam.
Dia meminta mengungkap identitas yang menghembuskan tuduhan itu agar dituntut balik. “Saya perlu data siapa orangnya,” katanya.
Meski berbagai tuduhan itu telah dilaporkan sejumlah anggota parleman ke institusi penegak hukum, bupati memastikan hubungan antra eksekutif dan legislatif tetap berjalan baik. “Kita hubungan tetap baik, proses semua jalan. Soal ada yang beda pendapat itu wajar, hal yang biasa di era demokrasi. Atas nama lembaga dewan, semua proses pembangunan berjalan sehingga APBD MTB disahkan. Jika tidak mendapat persetujuan dewan, tidak mungkin APBD disahkan,” ujar bupati.
Dia membantah terjadi pembengkakan anggaran di sejumlah SKPD lingkup Pemkab Malteng yang terindikasi korupsi. “Tidak ada pembengkakan anggaran. Ada konsultasi dengan pemerintah provinsi dan setelah itu atas persetujuan DPRD disahkan dan ditetapkan dari RAPBD menjadi APBD,” katanya.
Menurutnya, pengelolaan anggaran teknisnya bukan pada bupati tapi pimpinan SKPD dan sekda MTB. “Kalau kita bicara tentang pelanggaran (penyelewengan anggaran) ada di kuasa pengguna anggaran di kepla dinas, badan selaku pengelola dan sekda selaku penanggung jawab (koordinator tim anggaran keuangan daerah). Mereka akan memberikan keterangan (terkait dugaan korupsi yang dilaporkan ke kejaksaan),” kata Bupati.
Terkait berbagai dugaan kasus korupsi yang dituduhkan kepadanya, Bupati balik menantang untuk dibuktikan. “Saya mengharapkan kalau ada bukti-bukti itu lebih bagus diajukan (ke kejaksaan) agar kita sama-sama membersihkan cara-cara yang merugikan keuangan daerah. Saya ada tandatangan pakta integritas antara bupati dengan seluruh SKPD selaku pengelola anggaran. Intinya semua penganggaran harus sesuai prosedur dan berpedoman pada aturan. Kalau ada yang keliru berarti mereka melanggar pakta integritas. Saya persilahkan dan mendukung untuk diproses hukum,” tegas dia.
