Sekilas Info

Sibuk, Rapat Bahas Pemecatan PNS Eks Napi Korup Terhambat

ILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON - Rapat bersama Sekretaris Daerah Provinsi Maluku (Sekda), bersama  OPD Lingkup Pemprov Maluku membahas PNS berstatus Napi  dan eks Napi korupsi yang harus dipecat, hingga Oktober ini belum terlaksana, gara-gara Sekda  masih sibuk urusan lain.

Buktinya, hingga kini, berapa jumlah PNS eks Napi Koruptor dilingkup Pemprov Maluku, datanya masih belum diketahui. “Sampai saat ini belum ada data nama PNS eks Napi Koruptor berikutnya jumlahnya,” Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKD Maluku, Franky Sapardi, ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis, kemarin.

Belum diketahuinya, jumlah berikut nama-nama PNS eks Napi Korupsi disebabkan, rencana rapat Sekda bersama OPD dan BKD  membahas masalah ini belum terlaksana. Padahal, kata dia, sesuai Edaran Mendagri, batas waktu ditetapkan Desember tahun ini, PNS eks Napi korup sudah harus dimasukkan ke Mendagri untuk dipecat.

Kendati begitu, menurut dia,  setidaknya ada tujuh nama yang  telah diketahui pihaknya. Ketujuh PNS tersebut diantaranya: Loudik Bremer, Jacomina Patty dan Wilson Lalu Dinas Sosial, Benny Gaspersz dan Jhon Rante,  dan Andre Jamlai.

“Tapi yang jelas kita belum dapat laporan masing-masing OPD terkait putusan inkrah dari Pengadilan. Entah salinan putusan inkrahnya itu langsung ke Pak Sekda atau bagaimana saya kurang tahu. Yang pasti belum sampai ke BKD,”tuturnya.

Untuk diketahui, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafrudin, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana meneken surat keputusan bersama pemecatan 2.357 PNS bekas napi korupsi.  SKB itu berisi pemberhentian tidak hormat PNS yang terjerat perkara korupsi. Pelaksanaan SKB ini diselesaikan paling lama Desember 2018.

(RUZ)

Penulis:

Baca Juga