KABARTIMURNEWS.COM,AMBON - KPU Maluku resmi menetapkan pasangan Murad Ismail-Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Terpilih periode 2019-2024.

Pleno penetapan ini tertuang dalam Keputusan KPU Maluku Nomor: 882/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VIII/2018 tentang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018.

Penetapan pemenag Pilkada Maluku  digelar dalam pleno terbuka penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur  terpilih, di Natsepa Hotel, Suli, Senin (13/8), kemarin.  Rapat tersebut dipimpin Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun didampingi empat komisioner.

Rapat diawali penandatanganan berita acara dan penyerahan salinan keputusan KPU Maluku kepada Wagub terpilih Barnabas Orno dilanjutkan kepada perwakilan Parpol pengusung dan juga Bawaslu Maluku.

Dalam penentapan pasangan dengan jargon “BAILEO” dihadiri Barnabas Orno selaku Wakil Gubernur. Sementara gubernur Maluku terpilih, Murad Ismail tidak  hadir, karena sedang menunaikan ibadah haji.

Dua pasangan yang menjadi rival mereka di Pilkada Maluku  Juni 2018, yakni:  Said Assagaf-Andre Rentanubun “SANTUN” dan Herman Adrian Koedoeboen-Abdullah Vanath, “HEBAT”  tidak hadir dalam pleno penetapan.

Acara penentapan dihadiri sejumlah perwakilan partai politik pengusung pasangan “BAILEO”. Selain mereka juga hadir:  Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Triyono Haryono, Kepala Pengadilan Tinggi Ambon, Wakapolda Maluku, Perwakilan Kodam XVI/Pattimura, Perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku yang diwakili Karo Pemerintahan, Jasmono.

Setelah penetapan gubernur-wagub terpilih akan diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri melalui DPRD Maluku untuk jadwal pelantikan.

Barnabas Orno dalam sambutannya mengatakan, putusan sidang Perselisihan Hasil Pilkada Maluku oleh Mahkamah Konstitusi menjadi landasan normatif bagi KPU dalam menetapkan Murad Ismail dan dirinya sebagai Gubernur dan Wagub Maluku Terpilih.

Bersama Murad akan mengemban amanat rakyat Maluku lima tahun ke depan. Selama proses Pilkada, Murad-Orno telah mendatangi 400 desa/dusun di 11 kabupaten/kota di Maluku. Bertemu langsung dengan masyarakat sehingga ditemukan isu kemiskinan dan lapangan kerja begitu juga dengan perbaikan sektor pelayanan jasa, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. “Kami digugah memang harus bekerja lebih keras apabila terpilih nanti,” ucapnya.

Apa terlihat selama kampanye dijadikan bekal sebagai penguatan dalam memimpin Maluku ke depan. “Bagi saya dan Pak Murad, pemilihan kepala daerah hanya sarana semata, bukan tujuan. Pilkada adalah proses dan bukan akhir dari perjuangan, tetapi mewujudkan Maluku yang maju adalah tujuan utama kita,” ujar Orno yang juga Bupati Maluku Barat Daya ini.

Maluku yang lebih baik membutuhkan pemimpin yang tulus dan punya hati, membutuhkan keutuhan pergerakan pembangunan yang terarah dan terstruktur, efektif dan efisien, tidak hanya formalitas semata.

“Akhirnya dengan kerja keras yang kita lakukan, kita diperkenankan Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai pemenang dalam kontestasi ini. Pak Murad dan saya tidak menganggap kemenangan ini sebagai kemenangan pribadi kami, atau tim pemenang, partai pengusung maupun relawan, tapi ini adalah kemenangan bersama kita, rakyat Maluku termasuk kemenangan pasangan calon SANTUN dan pasangan calon HEBAT bersama pendukungnya,” ujarnya.

Selanjutnya, tambah dia, kemenangan yang patut untuk dinikmati bersama dan, “Kemenangan yang menyatukan kita dalam kerja bersama membangun Maluku dari Timur Kepulauan Aru sampai ke Barat Pulau Buru. Dari Utara Pulau Seram sampai ke selatan Maluku Barat Daya. Kemenangan bersama yang dirasakan ini akan menjadi tanggungjawab kami kedepan,” kata dia.

Orno mengapresiasi penyelenggara Pilkada, KPU Maluku dan Bawaslu atas suksesnya penyelenggaraan Pilkada Maluku secara profesional. “Lupakan perbedaan kita dalam proses pilkada lalu, kedewasaan harus kita tunjukkan kepada daerah lain. Karena percuma kalau kemenangan ini tapi kita masih terkotak-kotak dalam membangun Maluku. Baileo itu katong, Baileo itu rumah bagi kita semua di Maluku,” ujar Orno.

PROGRAM PRIORITAS

Sementara itu, janji kampanye Murad Ismail-Barnabas Orno “BAILEO” memindahkan ibukota provinsi Maluku dari Kota Ambon ke Pulau Seram, bukan isapan jempol. Tahun pertama kepemimpinan, mereka koordinasi bersama DPRD Maluku untuk mempercepat pembuatan Ranperda pemindahan ibukota provinsi Maluku, kata  Wagub terpilih Barnabas.

Orno menegaskan, pemindahan Ibukota Provinsi Maluku ke Makariki, Maluku Tengah (Pulau Seram), sesuai janji kampanye kepada rakyat Maluku akan diwujudkan. “Yang pertama, akan kami lakukan adalah berkoordinasi bersama DPRD membuat Ranperda terkait pemindahan Ibukota Provinsi Maluku dari Pulau Ambon ke pulau Sseram. Program itu akan tetap kami lakukan dan akan menjadi prioritas sebab itu sudah kami janjikan kepada rakyat,” tegas Orno.

Menurutnya, program tersebut sangat berpeluang besar dapat menunjang kesejahteraan rakyat Maluku. Jika ibukota provinsi telah dipindahkan sudah tentu pembangunan di wilayah kepulauan akan lebih dominan.

“Karena satu-satunya cara untuk mensejahtarakan masyarakat Maluku, adalah dengan memindahkan Ibukota Provinsi Maluku. Kalau sudah pindah pasti banyak lowongan kerja,  banyak peluang usaha,  pembangunan akan merata,  dan rakyat akan lebih sejahtera,” jelas Orno yang juga Bupati MBD ini.

Proses menuju pemindahan Ibukota Provinsi Maluku, empat dokumen penunjang telah disiapkan, yakni dokumen pembangunan tata ruang wilayah, dan dokumen rencana detail tata ruang wilayah, master plan dan desain kegiatan. “Semua program sudah disiapkan oleh Pak Karel Albert Ralahallu, tinggal kita lanjutkan saja,” jelasnya.

Rencana gubernur petahana Said Assagaff memindahkan pusat pemerintahan atau kantor Gubernur Maluku di kawasan Wailela, Desa Poka, Kota Ambon, Orno pastikan sulit terwujud. Pulau Seram tetap menjadi pilihan Murad-Orno sebagai ibukota provinsi dan pusat Pemerintahan Provinsi Maluku.

“(Kota) Ambon sudah padat, makanya proses pemindahan harus dilakukan secepatnya. Kalau kantor Gubernur Baru yang mau dibangun di kawasan Poka itu sudah jadi, biarkan saja digunakan untuk kantor pemerintahan lain, bukan untuk kantor Gubernur Maluku,” ujar Orno.

Disinggung mengenai, perombakan birokrasi di kabinet Murad-Orno, dia menyerahkan kepada aturan. “Semua ada mekanismenya,  dan kami tidak bisa merombak birokrasi hanya karena faktor suka atau tidak suka,  mendukung di Pilkada atau tidak mendukung di Pilkada,” ujar dia. (MG5)