KABARTIMURNEWS.COM.AMBON- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku mengingatkan pentingnya pemerataan pembangunan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Alokasi anggaran didorong agar tidak terkonsentrasi di perkotaan saja, melainkan adil menyentuh 11 kabupaten/kota, khususnya wilayah kepulauan dan pulau-pulau terluar.
“Kami mengingatkan Pemprov agar dalam penyusunan APBD 2027 memperhatikan kebutuhan masyarakat secara merata di 11 kabupaten/kota, terutama pada wilayah kepulauan serta pulau-pulau terluar dan terpencil,” ujar Ketua DPRD Maluku, Benhur G. Watubun, di Ambon, Rabu.
Benhur menjelaskan, kebijakan ini menjadi harga mati mengingat karakteristik geografis Maluku yang didominasi lautan. Tantangan nyata seperti keterbatasan konektivitas antarwilayah serta belum meratanya akses layanan dasar membuat intervensi anggaran harus benar-benar presisi.
“Sehingga sangat dibutuhkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegasnya dalam Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna ini sendiri turut diwarnai momen khidmat. Agenda resmi tersebut dirangkaikan dengan penyerahan Piagam Gelar Pahlawan Nasional almarhum Abdoel Moethalib Sangadji (A.M. Sangadji) dari pihak ahli waris kepada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
Lebih lanjut, Benhur memaparkan bahwa penyampaian rancangan KUA-PPAS merupakan fase krusial dalam siklus anggaran daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai kompas awal bagi Pemda dan DPRD untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan sekaligus mematok skala prioritas tahun mendatang.
Lewat dokumen KUA-PPAS 2027, DPRD akan mencermati secara mendalam proyeksi pendapatan, belanja, hingga pembiayaan daerah. Tujuannya satu: memastikan setiap rupiah dari APBD mendatangkan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat.
Sejumlah sektor strategis pun dipatok menjadi prioritas utama. Mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, konektivitas antarpulau, hingga penguatan ekonomi kerakyatan seperti sektor perikanan, kelautan, pertanian, dan pemberdayaan UMKM.
“Upaya penguatan program pembangunan antarkabupaten dan kota harus menjadi perhatian penting, sehingga masyarakat yang berada di pulau-pulau terluar maupun daerah-daerah dengan keterbatasan akses tetap memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan,” pungkasnya. (AN/KT)
























