KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sarana air bersih di Dusun Siwang, Gunung Nona, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, senilai Rp6,17 miliar kini berada di ambang babak baru.
Pihak kepolisian mengklaim penetapan tersangka tinggal menunggu waktu, namun masyarakat mendesak agar proses hukum ini tidak berjalan di tempat.
Kasipenmas Bidang Humas Polda Maluku, AKP Imelda Haurissa, sebelumnya menyatakan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku telah mengantongi berbagai alat bukti untuk menaikkan status perkara ke tahap penetapan tersangka melalui mekanisme gelar perkara.
“Untuk rencana penetapan tersangka dalam kasus air bersih Siwang, tinggal menunggu waktu. Nanti kalau sudah ada koordinasi dari penyidik, akan saya sampaikan. Intinya, tak lama lagi sudah diumumkan lewat gelar perkara,” ujar Imelda.
Bukan perkara kecil yang sedang diusut penyidik. Proyek dua paket sarana air bersih di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku ini menyedot anggaran jumbo dengan nilai kontrak keseluruhan mencapai sekitar Rp 6,174 miliar.
Sumber pendanaannya berlapis, memadukan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021 Rp1,2 miliar serta dana pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp4,974 miliar.
Ironisnya, proyek yang dirancang untuk menjawab dahaga dan kebutuhan dasar masyarakat akan akses air bersih justru berujung pada dugaan rasuah. Berdasarkan konstruksi perkara, pekerjaan diduga tidak diselesaikan sesuai ketentuan kontrak.
Kendati fisik proyek mangkrak atau tidak tuntas, proses pencairan dana dan pembayaran kepada pihak pelaksana justru telah direalisasikan 100 persen.
Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) negara dirugikan lebih dari Rp1,8 miliar.
Angka fantastis ini menjadi pintu masuk penyidik untuk menguliti seluruh rangkaian penyimpangan, mulai dari tahap perencanaan, proses pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan di lapangan, hingga aliran pencairan anggaran.
Sejumlah pihak telah dimintai keterangan, termasuk pengusaha berinisial H selaku kontraktor pelaksana proyek yang bersumber dari pinjaman PT SMI, serta sejumlah pejabat masa itu, seperti eks Kadis PUPR Provinsi Maluku Mat Marasabessy dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nur Madras. (KT)
