KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Berdirinya mega proyek Liquified Natural Gas (LNG) Abadi Blok Masela bukan lagi sekadar wacana.
Pasca-groundbreaking resmi pada 16 Juli 2026 lalu, proyek strategis nasional bernilai fantastis—mencapai 21 miliar dolar AS (sekitar Rp342 triliun)—ini resmi bergulir.
Namun, pertanyaan besarnya: apakah masyarakat lokal akan menikmati manisnya proyek raksasa ini?
Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) menegaskan komitmennya bahwa warga Maluku, khususnya dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya, harus jadi pemain utama, bukan sekadar penonton di rumah sendiri.
Kepala Disnakertrans Maluku, M. Rizal Latuconsina, menegaskan Pemprov berkomitmen penuh menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi sesuai standar industri migas agar warga lokal betul-betul menjadi penerima manfaat utama.
Langkah Pemprov Maluku ini sejalan dengan janji Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Bersama operator proyek, INPEX, pemerintah telah sepakat menyegel kebijakan keutamaan rekrutmen bagi masyarakat lokal.
Bahkan, sebagian putra-putri Tanimbar dan Maluku Barat Daya sudah mulai digembleng di Akademi Minyak dan Gas (Akamigas) Cepu. Namun, jujur saja, jalan menuju sana tak sepenuhnya mulus.
Rizal tak menampik adanya tantangan besar berupa kesenjangan kompetensi. Industri migas lepas pantai punya standar keselamatan dan teknis yang sangat ketat—mulai dari sertifikasi pengelasan level internasional, keselamatan kerja (offshore safety), hingga kemampuan bahasa Inggris teknis.
Guna melompati benteng tinggi tersebut, Disnakertrans Maluku menyusun peta jalan strategi yang matang.
Mereka bergerak cepat berkoordinasi dengan operator Blok Masela untuk memetakan kebutuhan posisi dalam satu hingga tiga tahun ke depan.
Pelatihan vokasi pun langsung disesuaikan dengan standar industri global seperti SKK Migas, OPITO, hingga sertifikasi BNSP.
Tak cuma berhenti di ruang kelas, para tenaga kerja lokal juga bakal diterjunkan dalam program magang bersertifikat selama 6 hingga 12 bulan di fasilitas proyek. Menariknya, Pemprov juga menerapkan mekanisme shadowing, di mana pekerja lokal akan mendampingi langsung para tenaga ahli asing sejak fase konstruksi.
Lewat sistem tandem ini, proses alih teknologi dan ilmu pengetahuan bisa berlangsung terukur, bukan sekadar formalitas.
Di saat yang sama, regulasi daerah (Perda) tengah digodok untuk mengunci porsi tenaga kerja lokal pada posisi non-keahlian, sekaligus memperketat pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA).
TARGET AMBISIUS PEMPROV
Lewat strategi agresif ini, Pemprov Maluku mematok target yang cukup berani. Pada fase awal konstruksi, mereka mengincar minimal 60 persen posisi staf dan operator tingkat menengah diisi oleh pekerja lokal.
Selain itu, sebanyak 2.000 tenaga kerja ditargetkan mengantongi sertifikasi kompetensi di bidang migas. Pemprov juga mewajibkan seluruh TKA memiliki pendamping lokal demi alih teknologi yang maksimal, sembari memastikan iklim kerja tetap kondusif tanpa konflik sepanjang proyek berjalan.
Bukan tanpa alasan persiapannya dibuat seserius ini. Proyek Blok Masela dirancang menghasilkan 9,5 juta ton LNG per tahun, 35.000 barel kondensat per hari, hingga 150 juta kaki kubik gas per hari, lengkap dengan suntikan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) senilai 1 miliar dolar AS.
Dengan potensi ekonomi sebesar ini, kesiapan SDM lokal adalah kunci. Maluku tak hanya bersiap membuka pintu bagi investasi, tapi juga memastikan anak-anak daerahnya siap memimpin di tanah mereka sendiri. (AN/KT)
