KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bergerak cepat untuk membenahi sengkarut pengelolaan tambang emas di Blok Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku.
Melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) ESDM, pemerintah resmi menggandeng Rektor dan jajaran akademisi Universitas Pattimura (Unpatti) untuk merumuskan masa depan tata kelola komoditas strategis tersebut.
Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Pertemuan krusial tersebut sengaja digelar untuk mendorong lahirnya kajian akademis lintas disiplin yang akan menjadi fondasi ilmiah (Supporting Ilmiah) bagi kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku ke depan.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM, Jeffri Huwae, menegaskan bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah adalah kunci utama untuk mengurai benang kusut di Gunung Botak.
“Harapannya agar harmonisasi peran Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dapat bersinergi sehingga tata kelola usaha pertambangan Gunung Botak memberi kemanfaatan bagi masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif,” ujar Jeffri.
IRONI TAMBANG RAKYAT
Saat ini, kondisi operasional di hulu Blok Gunung Botak dihadapkan pada tantangan tata kelola yang sangat kompleks. Meski dikelola oleh beberapa pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR), di lapangan para penambang lokal justru terjebak dalam keterbatasan.
Dengan kemampuan produksi yang minim, mereka sangat bergantung pada pihak luar yang memiliki kekuatan modal besar serta menguasai teknologi pengolahan dan pemurnian.
Kondisi ini dinilai sangat ironis dan menyimpang dari hakikat pertambangan rakyat. Dampaknya pun fatal: Bertentangan dengan esensi pengelolaan tambang rakyat yang mandiri dan sangat rentan terhadap kecelakaan kerja (keselamatan) dan pencemaran lingkungan akut.
Oleh karena itu, Jeffri menggarisbawahi pentingnya penguatan kendali dari Pemerintah Daerah. “Ini penting untuk memastikan pemanfaatan sumber daya mineral dapat memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat lokal, sekaligus meminimalkan risiko terhadap pengelolaan dan pemulihan lingkungan,” tambahnya.
Pemerintah Pusat menegaskan tidak akan main-main dalam menegakkan prinsip Good Mining Practice (tata kelola pertambangan yang baik).
Lewat pendekatan ilmiah berbasis riset mendalam, pemerintah kini sedang memetakan seluruh potensi dampak di Gunung Botak secara menyeluruh, mulai dari aspek: Hukum dan Teknis Operasional, Komersial dan Pendapatan Negara, Ketahanan Sosial Budaya dan Kelestarian Lingkungan Hidup.
Sebagai aset strategis nasional, setiap opsi kebijakan di masa depan harus dihitung secara matang demi memilih risiko paling minimum bagi stabilitas sosial dan alam Maluku.
Menutup pernyataannya, Jeffri memastikan bahwa suara para intelektual Maluku tidak akan sekadar jadi pajangan.
“Masukan, gagasan, dan telaah kritis yang disampaikan para akademisi Universitas Pattimura akan diintegrasikan secara langsung sebagai substansi utama dalam penyusunan dokumen Kajian Efektivitas Pengelolaan Usaha Pertambangan Gunung Botak,” tegas Jeffri.
Kolaborasi ini diharapkan mampu menjadi rujukan ilmiah final bagi pengambil keputusan di tingkat pusat, demi mewujudkan tata kelola pertambangan yang adil, legal, dan membawa kemakmuran jangka panjang bagi bumi raja-raja. (KT)
