KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX Ambon memperkuat kolaborasi dengan berbagai unsur maritim di Maluku untuk menjaga keamanan wilayah kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sektor migas di perairan Papua dan Maluku.
Wakil Komandan Kodaeral IX, Laksamana Pertama TNI Muhammad Risahdi di Ambon, Selasa, mengatakan sinergi antarinstansi menjadi faktor utama dalam menciptakan stabilitas keamanan laut pada kawasan operasi migas yang termasuk objek vital nasional.
“Pengamanan wilayah laut pada area operasi migas membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, baik aparat keamanan, pemerintah daerah, maupun perusahaan migas agar operasional berjalan aman dan lancar,” katanya.
Pernyataan itu disampaikan Risahdi saat mewakili Komandan Kodaeral IX Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas menghadiri Workshop Mekanisme Pengamanan Laut di Wilayah Kerja KKKS Papua dan Maluku yang berlangsung di Ambon.
Ia menjelaskan kawasan operasi KKKS di Papua dan Maluku sebagian besar berada di perairan strategis yang memiliki tingkat kerawanan tertentu, sehingga diperlukan sistem pengamanan laut yang terpadu dan berkelanjutan.
Menurut dia, Kodaeral IX memiliki tugas pokok dalam mendukung operasi dan pengamanan wilayah perairan Indonesia timur, termasuk melakukan patroli keamanan laut, pengawasan jalur pelayaran, pengamanan objek vital maritim, hingga mendukung penegakan hukum di laut bersama instansi terkait.
“Keberadaan Kodaeral IX di wilayah timur Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan laut, terutama di sekitar wilayah eksplorasi dan produksi migas lepas pantai yang menjadi bagian dari ketahanan energi nasional,” ujarnya.
Ia mengatakan pengamanan kawasan migas di laut tidak hanya berkaitan dengan aspek pertahanan, tetapi juga menyangkut keselamatan pelayaran, perlindungan infrastruktur energi, serta pencegahan potensi gangguan keamanan seperti pencurian, sabotase, maupun aktivitas ilegal di laut.
Workshop tersebut, lanjutnya, menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, serta menyusun langkah terpadu dalam mekanisme pengamanan laut di wilayah kerja KKKS Papua dan Maluku.
Kegiatan itu melibatkan berbagai unsur maritim, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan perusahaan migas guna mendukung terciptanya situasi laut yang aman dan kondusif bagi keberlangsungan operasional sektor energi nasional. (AN/KT)
