KABARTIMURNEWS.COM.WASHINGTON – Pada akhirnya memang kebijakan tarif yang dicanangkan oleh Donald Trump membawa tantangan tersendiri bagi Indonesia. Apa yang harus dilakukan Indonesia?
Kebijakan tarif dasar impor baru yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, memberikan dampak signifikan pada perekonomian global, termasuk Indonesia. Kebijakan tarif impor yang disebutnya sebagai timbal balik atau Reciprocal Tariffs ini disebut sebagai tarif balasan Trump karena beberapa negara dianggap telah menerapkan tarif lebih dahulu atas barang impor asal AS.
Trump diketahui menetapkan aturan main perdagangan dengan mengenakan tarif dasar impor baru rata-rata sebesar 10 persen untuk barang impor yang masuk ke AS. Besaran tarif yang lebih tinggi juga dikenakan bagi negara mitra dagang yang memiliki surplus perdagangan dengan AS, termasuk Indonesia.
Indonesia dalam hal ini berada di urutan ke delapan di daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen. Negara yang dikenakan tarif timbal balik tertinggi di atas Indonesia adalah Kamboja, yakni sebesar 49 persen.
Pengenaan tarif oleh AS pada produk tertentu dari Indonesia tentu saja berpotensi mengurangi daya saing ekspor Indonesia di pasar global. Beberapa produk unggulan Indonesia, seperti pakaian dan aksesoris – baik rajutan maupun bukan rajutan serta kelompok mebel, furnitur, dan perabotan dapat mengalami hambatan di pasar AS akibat kenaikan tarif tersebut.
Komoditas utama lain yang terkena imbas paling besar adalah produk olahan dari daging, ikan, krustasea (kelompok udang-udangan) dan moluska atau hewan bertubuh lunak semacam siput dan cumi-cumi. Dalam jangka pendek, ini dapat menyebabkan penurunan volume ekspor, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pendapatan negara.
“Kebijakan tarif Amerika ini menimbulkan risiko yang cukup signifikan bagi Indonesia, karena memukul industri padat karya,” ujar Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center, Christiantoko, dalam pernyataanya kepada Tirto, Sabtu (5/4/2025).
Dari hasil riset NEXT Indonesia, tiga komoditas dari sektor usaha padat karya yang terpukul adalah pakaian dan aksesorinya – rajutan (HS 61), pakaian dan aksesorinya – bukan rajutan (HS 62), serta mebel, furnitur, dan perabotan (HS94). Secara keseluruhan, nilai ekspor tiga komoditas tersebut ke Amerika Serikat pada 2024 mencapai 6,0 miliar dolar AS. Adapun nilainya selama periode 2020-2024 mencapai 30,4 miliar dolar AS.
Dia menyebut alasan sektor-sektor tersebut paling terpukul, lantaran sepanjang periode 2020-2024, Amerika Serikat menyerap lebih dari separuh dari total ekspor tiga komoditas asal Indonesia tersebut yang dikirim ke seluruh dunia. Untuk pakaian dan aksesorinya rajutan misalnya, yang diserap pasar Amerika mencapai 60,5 persen atau senilai 12,2 miliar dolar AS selama lima tahun tersebut.
Sementara daya serap Amerika untuk komoditas pakaian dan aksesorinya yang bukan rajutan asal Indonesia, sepanjang lima tahun di periode yang sama, nilainya 10,7 miliar dolar AS atau 50,5 persen dari total ekspor Indonesia ke dunia. Begitu pun dengan komoditas mebel, furnitur, dan perabotan, Amerika menyerap 58,2 persen atau sekitar 7,5 miliar dolar AS.
“Jadi kalau pengiriman ke Amerika Serikat terhambat gara-gara tarif, ekspor komoditas-komoditas tersebut bisa terganggu atau bahkan mungkin tumbang. Sebab lebih dari separuh produk-produk tersebut diserap oleh pasar Amerika,” imbuhnya.
Selain tiga komoditas utama tersebut yang sebagian besar penjualan ekspornya diserap oleh pasar Amerika, produk lainnya adalah olahan dari daging, ikan, krustasea dan moluska. Sepanjang 2020-2024, pasar Amerika menyerap 4,3 miliar dolar ASatau 60,2 persen dari total ekspor Indonesia untuk komoditas tersebut.
Dari 10 komoditas yang dianalisis NEXT Indonesia, Christiantoko menyebut yang terbesar diekspor ke Amerika memang komoditas mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS85),
yakni senilai 4,2 miliar dolar AS pada 2024 atau 14,7 miliar dolar AS untuk periode 2020-2024. Namun, dari total ekspor Indonesia ke dunia untuk komoditas tersebut, rata-rata daya serap pasar Amerika hanya 22,6 persen.
“Jadi, walaupun ada pengaruhnya, ya tidak sebesar yang terjadi pada empat komoditas lainnya, yang lebih dari separuhnya diserap pasar Amerika,” jelas Christiantoko.
BAYANG-BAYANG PHK
Dampak lanjutan dari kebijakan tarif baru AS adalah keamanan tenaga kerja di sektor tekstil dan produk tekstil yang jumlahnya lebih dari 3 juta orang. Menurut Christiantoko, ini menjadi masalah serius yang harus dipikirkan oleh pemerintah karena menyangkut dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
“Apalagi saat ini sedang ramai-ramainya informasi tentang PHK,” paparnya.
Dalam kalkulasi sementara Litbang Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, diperkirakan akan ada tambahan 50 ribu buruh yang ter-PHK dalam tiga bulan pasca diberlakukannya tarif baru tersebut. Kenaikan tarif sebesar 32 persen membuat barang produksi Indonesia menjadi lebih mahal di pasar Amerika.
Konsekuensinya, permintaan menurun, produksi dikurangi, dan perusahaan terpaksa melakukan efisiensi, termasuk PHK. Bahkan, dalam beberapa kasus, perusahaan memilih menutup operasionalnya.
“Pasca Lebaran kita menerima kabar tidak menggembirakan bahkan menghadapi badai PHK gelombang kedua akibat kebijakan Presiden AS Donald Trump terkait tarif barang yang masuk ke AS,” ujar Presiden Buruh, Said Iqbal, dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (5/4/2025).
Di tingkat perusahaan, menurut Said Iqbal, beberapa serikat pekerja sudah diajak berunding oleh pihak manajemen mengenai rencana PHK. Namun, belum ada kejelasan soal jumlah buruh yang akan terkena dampak, waktu pelaksanaannya, maupun pemenuhan hak-hak mereka. Perundingan masih dalam tahap awal.
Sebelum Lebaran, tim KSPI dan Partai Buruh juga telah menemukan fakta di lapangan bahwa sejumlah perusahaan berada dalam kondisi goyah dan sedang mencari format untuk menghindari PHK. Namun, dengan diberlakukannya kebijakan tarif impor dari Amerika Serikat mulai 9 April 2025, perusahaan-perusahaan tersebut diprediksi akan terjerembab lebih dalam.
KSPI dan Partai Buruh juga mencatat industri-industri yang paling rentan dihantam gelombang kedua PHK ini meliputi industri tekstil, garmen, sepatu, elektronik, makanan dan minuman yang berorientasi ekspor ke Amerika Serikat, serta industri minyak sawit, perkebunan karet, dan pertambangan.
Namun, ironisnya, belum ada langkah konkret dari pemerintah untuk mengantisipasi dampak kebijakan tarif AS tersebut. Tidak ada kepastian atau strategi nasional yang disiapkan untuk mencegah pengurangan produksi, penutupan perusahaan, atau PHK massal.
Untuk mencegah hal-hal tidak diinginkan, Christiantoko mengingatkan, yang paling mendesak untuk dilakukan saat ini oleh Indonesia adalah diplomasi. Bisa saja melalui Kedutaan Besar
Indonesia di Amerika Serikat yang melakukan perundingan bilateral dengan pemerintah Amerika Serikat untuk memperjuangkan penurunan tarif timbal balik yang sudah diumumkan, mumpung sebelum pemberlakuannya jatuh tempo.
“Jangan sampai terlambat. Saatnya untuk diplomasi segera,” tegasnya.
Apalagi, dalam lima tahun terakhir (2020-2024) Amerika Serikat merupakan negara tujuan utama yang menjadi penyerap terbesar komoditas ekspor Indonesia, setelah Cina. Menurut catatan NEXT Indonesia, neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika terus mengalir surplus dalam 27 tahun terakhir, yakni periode 1998-2024.
Dalam situasi seperti ini, menurut Ekonom dari Departemen Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, Pemerintah Indonesia harus memahami bahwa kebijakan tarif Trump bukan semata-mata tentang tarif dalam pengertian ekonomi yang biasa dipelajari, tetapi lebih sebagai instrumen geopolitik.
“Indonesia sebenarnya memiliki posisi tawar yang kuat dalam konteks geopolitik, terutama karena letak strategis wilayah perairan kita. Dalam hal ini, strategi Cina tampaknya patut untuk kita tiru,” kata Syafruddin kepada Tirto, Sabtu (5/4/2025).
Cina merespons kebijakan Trump mengenai Reciprocal Tariff dengan melakukan retaliasi berupa penerapan tarif 34 persen atas seluruh impor dari Amerika Serikat. Sementara itu, Vietnam justru merespons dengan sikap yang berbeda 180 derajat; negara yang sangat tergantung pada ekspor ke AS tersebut menjanjikan kebijakan tarif nol persen atas produk AS dengan harapan Trump mau duduk untuk membahas solusi.
“Kita bisa menyatakan bahwa Indonesia menerima tarif resiprokal sebesar 32 persen dari AS, dan sebagai balasan, kita juga menerapkan tarif 32 persen untuk produk AS yang masuk ke pasar
Indonesia. Pemerintah telah menurunkan tarif tersebut dari sebelumnya 64 persen demi menciptakan keseimbangan, sehingga kedua belah pihak menerapkan tarif pada tingkat yang sama,” jelas dia.
Jika Indonesia ingin tampil lebih strategis, maka pemerintah bisa membuka koridor tarif nol. Artinya, Indonesia bisa menawarkan tarif nol untuk ekspor dari AS ke Indonesia, dan pada saat yang sama pemerintah meminta perlakuan tarif nol terhadap ekspor kita ke AS.
Itu artinya, Indonesia tidak perlu mengirim delegasi besar ke Washington untuk melakukan negosiasi panjang dengan Trump. Pemerintah cukup menyatakan tarif yang setara atau equal tariff rate dan menyatakan dukungan terhadap semangat perdagangan yang adil (fair trade) sebagaimana diklaim oleh Trump.
“Dalam konteks ini, saya melihat bahwa strategi tersebut merupakan dominant strategy bagi Indonesia. Pemerintah harus mengambil langkah lebih awal (first move), merumuskan terlebih dahulu kepentingan nasional yang ingin dicapai, dan secara terbuka menyampaikan tawaran yang jelas kepada AS,” kata dia.
Pemerintah dalam hal ini, cukup membaca keinginan dan arah kebijakan Trump yang telah diumumkan secara publik, lalu secara proaktif merespons dengan pendekatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Daripada terjebak dalam perang dagang yang merugikan semua pihak.
Dengan demikian, kata Syafruddin, Indonesia justru berpeluang memposisikan diri sebagai aktor yang mendorong fair trade dengan argumentasi yang logis dan berbasis keadilan. Strategi ini tidak hanya responsif terhadap tekanan Trump, tetapi juga membuka peluang untuk redefinisi posisi Indonesia dalam arsitektur ekonomi global.
“Langkah ini, jika dikomunikasikan dengan baik dan dibarengi dengan reformasi struktural di dalam negeri, akan memperkuat resiliensi ekonomi Indonesia dan membuka jalan menuju kemitraan global yang lebih berimbang,” katanya. (TIRTO)
