KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, – Grand design dan study kelayakan sudah disampaikan pada 26 Januari 2021 melalui Menteri Kelautan dan Perikanan.
Desas-desus soal kelengkapan administrasi seperti grand design dan study kelayakan program strategis yang digagas Persiden Joko Widodo di Maluku berupa proyek pembangunan “Ambon Baru” atau yang lebih dikenal dengan “Ambon New Port” (ANP) menyongsong Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (M-LIN), yang belum dilengkapi terbantahkan.
Setidaknya ini terbukti dari pernyataan Plt Sekda Maluku, Sadli Ie, dalam pertemuan bersamaTim Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI, di Ambon, membahas masalah lahan pembangunan ANP untuk persiapan M-LIN, Rabu, kemarin.
Dalam pertemuan tersebut, kata Sadli, Pemrov berharap lahan 300 hektar dari total 700 hektar yang disiapkan untuk pembangunan Ambon New Port, pembebasaan lahannya dapat dilakukan oleh pusat. “Tim Kemenko Polhukam RI, lakukan pertemuan bersama Pemprov Maluku. Salah satunya membahas Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (M-LIN),” ungkapnya.
Dihadapan Tim Kemenko Polhukam RI, kata dia, dirinya telah melakukan presentasi tentang kesiapan Maluku menyambut program strategis berupa, Ambon New Port dan Maluku Lumbung Ikan Nasional.
“Dokumen grand design dan dokumen studi kelayakan M-LIN sudah disiapkan dan telah disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Surat Gubernur Maluku Nomor 523/349 tanggal 26 Januari 2021,”ungkapnya dihadapan Tim tersebut.
Sadali mengatakan, Pemerintah Provinsi Maluku telah memfasilitasi penyiapan lokasi kawasan pusat perikanan terpadu seluas 700 hektar. “Dimana 300 hektar dari luasan tersebut, menjadi bagian Ambon New Port yang pembebasan lahannya diharapkan dapat dilakukan pemerintah pusat,”terang Sadali.
Mengenai penyiapan lokasi kawasan seluas 700 hektar tersebut, lanjut di, pemerintah telah melakukan sosialisasi dengan masyarakat Negeri Liang dan Waai di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Desemebr 2020. “Kemudian terdapat 105 sertifikat lahan, dengan total luasan kurang lebih 50 hektar. Sedangkan untuk 650 hektar lahan yang tersisa, merupakan tanah petuanan kedua negeri,”terangnya.
Untuk mendukung M-LIN, tambah Sadali, telah dilakukan program kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa pemberian sarana tangkap dan budi daya, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. “Terkait penyiapan SDM, hingga saat ini kami masih menunggu kejelasan master plan proses bisnis dari KKP. Berapa yang dibutuhkan untuk kegiatan dimaskud,” tandas Sadali.
Sedangkan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Abdul Haris yang ikut dalam pertemuan tersebut menyampaikan Maluku Ditetapkan sebagai LIN saat pembukaan Sail Banda di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, 10 Agustus 2010.
Sejumlah progres pun disusun, diantaranya MoU antara Menteri KP Cicip Sutardjo dan Gubernur Maluku Said Assagaf saat itu. (Jaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ). “MoU tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam rangka Mendukung Maluku sebagai LIN, dan Pergub tentang Pembentukan Badan Pengelola LIN Provinsi Maluku,”ujarnya.
Tentunya ada alasan kenapa Maluku jadi LIN?. Dia menjelaskan, pada saat Konferensi Nasional (Konas) Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan di Manado tahun 2008, pemerintah mengeluarkan kebijakan World Asian Conference.
“Selanjutnya di tahun 2010 di Maluku, kira-kira kebijakan apa yang akan dikeluarkan pempus terkait pengelolaan yang sama? Terbitlah ide untuk menjadikan Maluku sebagai LIN karena Maluku layak untuk dijadikan LIN,”terangnya.
Lebih lanjur dia mengatakan, kemudian keluar rancangan Perpres tentang M-LIN, dengan syarat suatu daerah untuk dijadikan sebagai LIN, minimal memiliki dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).
“Maluku memiliki tiga wilayah yaitu WPP 714 (Laut Banda dan sekitarnya) 715 (laut Seram dan sekitarnya) dan 718 (Laut Arafura dan sekitarnya). “Minimal dua, sedangkan di Maluku ada tiga. Syarat pertama terpenuhi,” katanya. (KTE/KT)























