KABARTIMURNEWS.COM.TERNATE-Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda berupaya memperluas keterlibatan pengusaha lokal dalam pengadaan proyek pemerintah tahun anggaran 2027 guna meningkatkan kesempatan ekonomi dan perputaran anggaran di daerah.
Upaya tersebut disampaikan Sherly melalui sambutan video pada kegiatan Market Sounding Persiapan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2027 di Hotel Bela, Ternate, Kamis.
“Saya senang melihat begitu banyak pengusaha lokal yang ingin terlibat dalam pembangunan Maluku Utara,” kata Sherly.
Ia mengatakan kegiatan market sounding yang diselenggarakan melalui kolaborasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Malut itu bertujuan membuka akses lebih luas bagi pengusaha lokal untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah.
Menurut dia, pelaku usaha perlu memahami mekanisme pendaftaran, persyaratan, serta tata cara menawarkan produk dan jasa melalui katalog elektronik agar mampu bersaing dalam sistem pengadaan pemerintah.
Sherly menegaskan pemerintah daerah harus memastikan informasi mengenai kebutuhan pengadaan 2027 disampaikan lebih awal sehingga pengusaha memiliki kesempatan mempersiapkan legalitas, kompetensi, dan kapasitas usahanya.
Ia juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) dan Biro Pengadaan memberikan pendampingan kepada pelaku usaha, terutama yang belum memahami proses perizinan, persyaratan administrasi, maupun penggunaan katalog elektronik.
“Jangan sampai peluang pembangunan daerah kita begitu besar, tetapi pengusaha lokal tidak bisa ikut karena kurang informasi atau belum memahami sistemnya,” ujar dia.
Ia menjelaskan market sounding merupakan ruang bagi pemerintah untuk menyampaikan kebutuhan pengadaan sekaligus mendengarkan masukan dan kendala pelaku usaha agar proses pengadaan berjalan lebih terbuka, efisien, dan kompetitif.
Sherly berharap dukungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tidak sebatas sosialisasi regulasi, tetapi juga memberikan pendampingan yang mempertimbangkan karakteristik geografis Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan.
Sementara itu, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setyabudi Arijanta mengatakan konsolidasi pengadaan yang akan diwajibkan melalui Peraturan Presiden tentang Badan Pengadaan Pemerintah (BPP) bukan bertujuan mematikan pengusaha lokal maupun usaha kecil.
Sebaliknya, kebijakan tersebut diharapkan membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha daerah sekaligus meningkatkan efisiensi belanja pemerintah.
“Ini menjadi tahapan survei pasar untuk mendata ketersediaan material, penyedia, serta kebutuhan alat berat di Maluku Utara agar pelaku usaha lokal dapat masuk dalam katalog elektronik dan memperoleh akses terhadap pekerjaan pemerintah,” ujar dia.(AN/KT)
























