KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengunjungi Maluku untuk memastikan alokasi anggaran pemerintah pusat bagi wilayah kepulauan di Maluku digunakan secara tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat.
“Kunjungan kali ini berfokus meninjau kondisi infrastruktur dan konektivitas transportasi laut serta darat di wilayah kepulauan. Kunjungan ini juga bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program perumahan layak huni agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus di Ambon, Maluku, Jumat.
Ia mengatakan kunjungan tersebut menjadi momentum evaluasi terhadap sejumlah proyek strategis nasional serta program pembangunan infrastruktur transportasi, perumahan dan konektivitas antarwilayah di Maluku.
Di antara proyek strategis wilayah kepulauan di Maluku yakni pembangunan pelabuhan terpadu Maluku yang menjadi pusat pengembangan ekspor dan impor hasil perikanan di daerah itu.
Berkaitan dengan hal itu, pihaknya menilai bahwa efektivitas penggunaan anggaran harus benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah terpencil yang selama ini sulit dijangkau.
“Agar anggaran pembangunan wilayah kepulauan di Maluku tepat sasaran, diperlukan perencanaan yang matang dan berbasis pada data kebutuhan lokal. Setiap program harus disusun dengan mempertimbangkan karakteristik geografis Maluku yang terdiri dari banyak pulau kecil dan terluar, sehingga biaya transportasi dan logistik dapat diantisipasi sejak awal,” jelasnya.
Oleh sebab itu kata dia sinergi antara pemerintah daerah, kementerian terkait, dan DPR RI juga menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih program serta seluruh anggaran tersalurkan secara efisien.
Selain itu, transparansi dan pengawasan perlu diperkuat dengan melibatkan masyarakat, sehingga penggunaan dana benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku, Saadiah Uluputty menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan langkah penting untuk memastikan kebijakan pembangunan di Maluku selaras dengan kebutuhan nyata di lapangan.
“Kami mendorong kebijakan yang memecahkan masalah dan memastikan anggaran negara benar-benar berpihak pada rakyat Maluku, khususnya dalam pemerataan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan,” ujarnya. (AN/KT)
