KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Juru bicara Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Ronald Hanok Lekransy menegaskan, seluruh kerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Wali Kota Bodewin Wattimena dan Wakil Wali Kota (Wawali) Ely Toisuta berfokus pada kerja nyata membangun kota, bukan sekadar pencitraan.
Menurutnya, sejak awal menjabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah menunjukkan komitmen kuat dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang berpihak pada rakyat.
“Komitmen penyelenggaraan pemerintahan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota saat ini adalah kerja untuk bikin bagus Ambon, bukan pencitraan,” ungkap dia, kepada wartawan, Rabu, 17 September 2025.
Visi Bangun Ambon Par Samua, lanjut dia, telah menjadi dasar utama dalam setiap langkah kebijakan yang diambil, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
“Bagaimana mengupayakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan – itu yang menjadi fokus,” terangnya.
Lekransy juga menanggapi, sejumlah opini publik yang menyebut kinerja Wali Kota terkesan hanya pencitraan. Ia menilai anggapan tersebut keliru dan tidak berdasar.
“Masyarakat dapat menilai sendiri kerja-kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon hingga saat ini, apakah itu hanya pencitraan atau kerja nyata. Karena dua hal ini berbeda secara prinsipil dalam konteks pembangunan,”bebernya.
Dikatakan, pencitraan cenderung fokus pada membangun persepsi publik dan promosi, sedangkan kerja nyata menitikberatkan pada hasil konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam 210 hari masa kerja, Lekransy menyebutkan, sejumlah program prioritas yang telah dijalankan sebagai wujud kerja nyata pemimpin Kota Ambon saat ini.
“Hari ini dalam 210 hari kerja Walikota dan wakil walikota Ambon, kita lihat bagaimana komitmen membangun ambon menjadi Kota cerdas, melalui berbagai upaya – Upaya pembangunan, pada bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, termasuk upaya optimalisasi PAD,”bebernya.
Disebutkan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota terbuka membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Oganisasi Kemasyarakatan (OKP) dan kelompok masyarakat lainnya, guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.
“Kemitraan ini diharapkan meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran, akuntabilitas, serta efektivitas pembangunan. Pemerintah harus memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terpenuhi,”terangnya.
Namun, ia juga menegaskan, kemitraan ini tidak serta-merta membatasi fungsi kritis masyarakat.“Sebaliknya, kami berharap peran kritis masyarakat tetap berjalan untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah,” tutupnya. (KT)
