KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Perjuangan Maluku bukan sekadar minta bantuan, tapi tentang keadilan dan pembangunan merata.
Kebijakan Pemerintah Pusat (Pempus), belum berpihak ke daerah penghasil ikan, seperti Maluku. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, melayangkan kritikan itu, dalam sambutan di Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Maluku tahun 2025-2029, di Zest Hotel Ambon, Kamis 24 Juli 2025.
“Kebijakan transhipment (bongkar muat di tengah laut) yang berlaku di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718. Kalau infrastruktur menjadi hambatan utama, bangunlah infrastrukturnya. Jangan malah membuat kebijakan yang merugikan kami di daerah,” kritik Gubernur.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak memperhatikan kepentingan daerah misalnya di Seram Timur dan Seram Utara yang hingga kini belum memiliki pelabuhan perikanan yang memadai.
Dia melanjutkan, kebijakan transhipment sangat menguntungkan pelaku usaha besar, namun rugikan masyarakat lokal dan daerah penghasil ikan. “Kami sudah diskusi bersama Kementerian terkait, namun kebijakan itu tetap berjalan. Ini yang membuat kami merasa diabaikan,”kesalnya.
Dikatakan, Pemerintah Provinsi Maluku mendorong percepatan pembangunan Maluku Integrated Port, pelabuhan terpadu yang diharapkan menjadi pusat logistik dan perikanan di kawasan Indonesia Timur.
“Usulan ini mendapat respons positif dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian terkait lainnya. Kami ingin pelabuhan ini jadi logistik base, agar biaya logistik yang selama ini membebani masyarakat bisa ditekan,” harap Gubernur.
HILIRISASI SAGU
Selain itu, Program Hilirisasi Sagu yang digagas Pemerintah Pusat, hingga kini belum sentuh Maluku. “Kami juga soroti program hilirisasi sagu yang belum menyentuh Maluku,” ujar dia.
Sebutnya, meskipun Maluku memiliki lebih dari 36 ribu hektar hutan sagu, dengan sebagian besar berada di Kabupaten Seram Bagian Timur mestinya Pemerintah Pusat dapat mewujudkan hal itu.
“Kenapa Maluku tidak masuk dalam daftar Program Strategis Nasional padahal hutan sagu kita luas. Kami sudah siapkan proposal hilirisasi. Pemerintah pusat harus bantu wujudkan ini,”pintanya.
Gubernur menegaskan, perjuangan Maluku bukan sekadar minta bantuan, tetapi tentang keadilan dan pembangunan yang merata.
“Kami tidak merengek. Kami hanya ingin Jakarta mendengar saat Maluku bicara,”sergah mantan Anggota DPR RI tersebut.
Dia berharap agar Pemerintah Pusat segera merespons usulan strategis tersebut demi memperkuat kedaulatan pangan, ekonomi kelautan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia Timur.
Menanggapi hal ini, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Prof. Medrilzam, menyatakan Maluku jadi perhatian serius Pemerintah Pusat.
“Pak Gubernur sudah menyampaikan kebutuhan secara langsung. Kami di Bappenas siap jembatani dan masukkan semua ke dalam perencanaan nasional,” katanya.
Selain itu, ditambahkan Ambon Waterfront City sebagai bagian dari pengembangan kota secara terpadu merupakan hal sangat penting, mengingat Ambon sebagai kota musik dunia yang butuh infrastruktur penunjang
“Ambon sebagai kota musik dunia butuh infrastruktur penunjang. Kita ingin wajah kota ini benar-benar naik kelas,” tutuenya.
FOKUS HILIRISASI KOMODITAS
Sementara itu, Pemprov Maluku mulai menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 yang berfokus pada hilirisasi komoditas unggulan hingga pembangunan infrastruktur.
“RPJMD lima tahunan ini mengusung visi transformasi menuju Maluku yang maju, adil, dan sejahtera menyongsong Indonesia Emas 2045,” kata Gubernur Hendrik.
Visi tersebut dijabarkan ke dalam tujuh misi utama atau Sapta Cita, yang salah satunya berfokus pada hilirisasi komoditas unggulan, serta penguatan nilai-nilai sosial budaya berbasis kearifan lokal.
“Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui hilirisasi komoditas unggulan, dukungan untuk UMKM, serta pengurangan disparitas antar wilayah menjadi salah satu prioritas dalam Sapta Cita,” ujar Hendrik.
RPJMD tersebut, lanjut gubernur, disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan akan dijabarkan dalam rencana strategis perangkat daerah yang berorientasi pada “output” dan “outcome.”
Berkaitan dengan hal itu, hilirisasi komoditas utama seperti ikan tuna, cakalang dan tongkol kini mulai diarahkan untuk diolah menjadi produk siap ekspor seperti filet, abon dan makanan beku. Rumput laut juga dikembangkan untuk industri pangan dan kosmetik.
Sedangkan, pala dan cengkeh sebagai rempah khas Maluku diolah menjadi minyak atsiri dan produk turunannya untuk industri kesehatan dan kecantikan.
Komoditas lain seperti kakao, kelapa dan minyak kayu putih mulai dikembangkan dengan pendekatan hilirisasi. Misalnya, kelapa diolah menjadi VCO dan arang aktif, sementara minyak kayu putih dikemas dalam bentuk produk aromaterapi dan obat gosok.
Pemerintah daerah mendukung hilirisasi ini melalui pelatihan UMKM, pelatihan vokasi, serta pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalan produksi dan pelabuhan.
“Hilirisasi diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, memperluas akses pasar, dan mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah di Maluku,” ujar dia.
Selain hilirisasi, pembangunan infrastruktur dasar, transportasi, dan telekomunikasi guna memperlancar konektivitas antar dan intrawilayah sangat penting, kata Hendrik, menegaskan.
Pada kesempatan itu, ia juga menyinggung tiga proyek strategis nasional di Maluku yang perlu disinergikan, yakni Bendungan Way Apu, Pengembangan Lapangan Abadi Blok Masela, dan pengembangan Maluku Integrated Port.
“Musrenbang ini adalah momentum strategis untuk menyinergikan kebijakan pusat dan daerah demi kesejahteraan masyarakat,” katanya. (KTL/AN/KT)
