KABARTIMURNEWS.COM, GAZA – Sekitar 4.000 warga Palestina di Gaza terbunuh, menambah total kematian menjadi 54 ribu sejak perang Israel-Hamas meletus pada Oktober 2023.
Sebuah proposal gencatan senjata terbaru di Gaza saat ini tengah dalam proses finalisasi diputuskan. Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt, dikutip Al Jazeera, Kamis (29/5/2025), mengatakan, Israel telah meneken proposal itu, dan utusan AS, Steve Witkoff telah menyodorkannya kepada Hamas.
Namun seorang pejabat Hamas, mengatakan, Hamas kemungkinan akan menolak proposal itu, lantaran kerangka kerja dari proposal itu hanya akan berujung pada “berlanjutnya pembunuhan dan kelaparan” di Gaza.
Anggota Polit Biro Hamas Basem Naim kepada Reuters mengatakan, bahwa proposal AS “tidak sesuai dengan tuntutan rakyat kami, yang mayoritas dari mereka, menuntut diakhirinya perang”.
“Namun demikian, kepemimpinan (Hamas) sedang mempelajari respons yang akan diberikan terhadap proposal itu dengan tanggung jawab penuh,” kata Naim, menambahkan.
Hamas dikabarkan akan memberikan keputusan pada Jumat ini atau Sabtu (31/5/2025). Namun, seorang pejabat senior Hamas kepada BBC mengatakan, bahwa Hamas akan menolak proposal gencatan senjata dan pelepasan sandera yang diajukan AS.
Detail dari proposal terbaru dari AS belum terungkap ke publik, namun, pejabat Hamas, Sami Abu Zuhri mengatakan, secara krusial, proposal itu tidak memasukkan komitmen Israel untuk mengakhiri perang, menarik pasukannya, dan mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk secara bebas ke Jalur Gaza.
Mengutip sebuah salinan draf, Reuters melaporkan, bahwa proposal itu menyebut masa gencatan senjata selama 60 hari. Pada masa itu, sebanyak 28 sandera Israel yang hidup dan mati akan dilepas pada pekan pertama dengan imbalan dibebaskannya 1.236 warga Palestina dari tahanan dan diserahkannya 180 jasad oleh Israel.
Proposal itu disebut mendapatkan garansi dari Presiden Donald Trump dan mediator dari Mesir dan Qatar. Bantuan kemanusiaan juga dijanjikan segera masuk Gaza segera setelah Hamas meneken kesepakatan.
Israel tidak secara resmi menyetujui proposal AS itu. Laporan beberapa media Israel pekan ini menyatakan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkata kepada keluarga sandera bahwa ia akan setuju dengan proposal gencatan senjata sementara di Gaza.
Analis politik Israel, Akiva Eldar, kepada Al Jazeera, menilai tidak lazim, bagi Israel langsung menyetujui proposal AS, dan bahwa Netanyahu kemungkinan memahami situasi Hamas tidak akan menyetujui proposal AS itu sehingga dia nantinya bisa mencitrakan Hamas sebagai ‘anak nakal’ dan perang pun dilanjutkan.
“Itu sudah terjadi sebelumnya… dan Netanyahu akan menyalahkan mereka (Hamas),” kata Eidar.
Respons terbaru Hamas atas proposal gencatan senjata AS yang ‘disetujui’ oleh Israel ini menjadi berbeda dengan laporan beberapa media awal pekan ini.
Diduga telah terjadi perubahan syarat dan kondisi gencatan senjata dari proposal terbaru, meski Hamas sebelumnya mengaku telah mencapai pemahaman ‘kerangka kerja umum’ bersama Steve Witkoff.
“Kami telah mencapai sebuah kesepakatan atas kerangka kerja umum bersama Witkoff yang menjamin sebuah gencatan senjata permanen, penarikan penuh tentara Israel dari Gaza, dan masuknya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan,” demikian pernyataan Hamas sebelumnya.
Kesepakatan yang disetujui Hamas dilaporkan termasuk “pendirian sebuah komite profesional yang akan mengatur pemerintahan Gaza segera setelah gencatan senjata dideklarasikan”.
Sebagai bagian dari kesepakatan, Trump juga dilaporkan memberikan jaminan bahwa sebuah gencatan senjata akan terjadi selama 60 hari dan menjamin penarikan pasukan Israel dari Gaza. Witkoff namun kemudian membantah bahwa syarat dan kondisi itu adalah proposal yang diajukannya.
Seorang pejabat anomin yang mengaku dekat dengan Witkoff juga membantah klaim itu, dan mengatakan kepada Al Jazeera bahwa, klaim Hamas ‘tidak akurat’ dan ‘ mengecewakan’.
Israel juga telah membantah klaim Hamas, di mana seorang pejabat mengatakan kepada Times of Israel bahwa itu bagian dari ‘perang psikologis’ dan ‘propaganda’ Hamas.
Sejak 18 Maret 2025, Israel telah melanjutkan agresinya di Gaza, setelah mengakhiri enam pekan masa gencatan senjata, seraya Netanyahu mengumumkan bahwa perang akan berlanjut dengan ‘kekuatan penuh’.
Sejak itu, sekitar 4.000 warga Palestina di Gaza terbunuh, menambah total kematian menjadi 54 ribu sejak perang Israel-Hamas meletus pada Oktober 2023.
Untuk menambah kesengsaraan warga Gaza, Israel juga memberlakukan blokade terhadap bantuan kemanusiaan, di mana PBB menyebut langkah itu memicu bencana kelaparan.
Pada 19 Mei, Israel membuka sedikit blokade, namun Sekjen PBB Antonio Guterres menganalogikan itu bak hanya ‘sesendok’ dari apa yang dibutuhkan oleh warga Gaza.
Situasi kacau pekan ini terjadi di mana kerumunan warga Palestina mencoba mendekati titik-titik distribusi bantuan yang disalurkan Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), yayasan kontroversial yang dibentuk oleh AS dan Israel yang kini memiliki otoritas membagikan bantuan makanan di Gaza. GHF resmi diaktifkan pada Senin (26/5/2025).
Wakil AS untuk PBB John Kelley, pada Rabu (28/5/2025) mengatakan, Amerika Serikat telah meminta PBB bekerja sama dengan GHF dan Israel terkait pengiriman bantuan ke wilayah kantong Palestina itu.
“Kami menyerukan PBB untuk bekerja sama dengan Yayasan Kemanusiaan Gaza dan Israel untuk mencapai kesepakatan tentang cara mengoperasikan sistem ini dengan cara yang menguntungkan semua pihak,” kata Kelley pada pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang Gaza.
Diplomat itu juga menepis pernyataan “tidak dapat diterima” dari Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Kemanusiaan Tom Fletcher, yang menurut Kelley secara tidak tepat telah melontarkan “tuduhan genosida” terhadap Israel.
Berdasarkan mekanisme yang ditentukan oleh pemerintah Israel, tentara Israel akan memastikan keamanan di area tempat bantuan akan diberikan, sebuah perusahaan AS akan bertanggung jawab atas transportasi dan logistik, sementara GHF akan mendistribusikan bantuan secara langsung kepada penduduk.
Pada Selasa (27/5/2025), Kantor koordinasi bantuan PBB menggambarkan mekanisme tersebut sebagai “pengalihan dari apa yang sebenarnya dibutuhkan”.
Kantor PBB itu juga meminta Israel membuka kembali semua penyeberangan ke Gaza, memastikan keamanan dan mengeluarkan persetujuan agar semua pasokan darurat yang berada di perbatasan Gaza dapat masuk untuk membantu mengurangi penderitaan kemanusiaan di sana.
Sebelumnya, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menyatakan rencana bantuan kemanusiaan yang diusulkan Israel untuk Gaza itu bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah kantong Palestina tersebut.
“Rencana Israel itu bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, mengabaikan kebutuhan kelompok warga tertentu, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil,” kata Nebenzia pada pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang Gaza di New York, Rabu.
Dia menambahkan bahwa rencana tersebut juga membahayakan nyawa warga Palestina dan para pekerja kemanusiaan di Gaza. Para pekerja kemanusiaan di Gaza, kata Nebenzia, siap menyediakan semua kebutuhan dasar warga Gaza begitu Israel mencabut blokade dan semua hambatan. (ROL)
